BALIKPAPAN-Kota Minyak menjadi tempat favorit sejumlah daerah di tanah air untuk melakukan studi banding terkait keberhasilan pembangunan. Pada pekan ini, tiga rombongan anggota DPRD dari Pulau Jawa melakukan kunjungan kerja ke DPRD Balikpapan. Rombongan anggota dewan itu berasal dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; serta Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
Rombongan ketiga anggota DPRD tersebut diterima Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, Wakil Ketua DPRD Thohari Aziz dan Sabaruddin Panrecalle, serta Sekretaris DPRD Abdul Azis di ruang rapat paripurna. Sejumlah informasi penting yang digali rombongan anggota DPRD dari Pulau Jawa itu, di antaranya, pembahasan APBD 2019 dan KUA-PPAS 2020 dan pengelolaan pariwisata.
Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso H Tohari mengatakan, kunjungan kerja ke Balikpapan untuk melakukan studi banding tentang pembahasan APBD 2019, yakni APBD Perubahan dan KUA-PPAS 2020. “Jadi, kami dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bondowoso datang ke Balikpapan untuk belajar atau studi banding tentang pembahasan APBD 2019 dan KUA-PPAS 2020,” kata Tohari.
Selain itu, DPRD Bondowoso juga ingin mempelajari mengenai tata cara penyusunan anggaran. Mereka pun mengajak para camatnya untuk ikut serta dalam kunjungan kerja tersebut. “Terutama sekali di daerah kami ada Dana Desa yang pada tahun ke lima ini mulai disorot juga oleh kepolisian dan kejaksaan,” ujar Tohari.
Tujuan mengajak para camat tersebut, supaya mereka yang selama ini melakukan pendampingan kepada kepala desa dalam menyusun anggaran, khususnya dana desa, lebih paham. “Makanya kami ingin pengetahuan camat bertambah juga,” ujarnya.
Ia menambahkan, dari kunjungan kerja di DPRD Balikpapan ini ada beberapa hal yang ditangkap, kemudian akan ditiru bagaimana pengelolaan pariwisata, pendapatan asli daerah (PAD), serta lainnya.
“Insya Allah, hasil dari kunjungan kerja yang kita lakukan ini nantinya akan diaplikasikan di Kabupaten Bondowoso,” tambah Tohari.
Senada, rombongan DPRD Klaten yang dipimpin Agus Riyanto juga ingin mempelajari lebih mendalam terkait penyusunan anggaran, selain pelayanan publik. “Kami tentu ingin banyak masukkan dari kunjungan ini, sehingga bisa diterapkan,” ujar Agus.
Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, pihaknya menyambut baik kunjungan kerja rombongan anggota DPRD dari tiga daerah berbeda yang ingin bertukar pikiran terkait pembangunan di Kota Balikpapan.
“Frekuensi kunjungan anggota DPRD dari luar Balikpapan saat ini sangat tinggi, baik dari pemerintah kabupaten/kota maupun DPRD di luar Kota Balikpapan. Hal itu terjadi karena Balikpapan dilihat dari sudut pandang mereka, kemajuannya sangat besar dan terbukti memang Balikpapan adalah salah satu kota terbersih dan layak dihuni,” kata Abdulloh.
Makanya, tambah politikus Partai Golkar Balikpapan ini, mereka ingin membuktikan dan melihat langsung kondisi Balikpapan sebenarnya. Terkait kepariwisataan, Balikpapan masih jauh dari cukup. “Makanya kita sepakat untuk menaikkan PAD, ya dari potensi pariwisata itu serta dari usaha kecil menengah, UMKM, serta lainnya,” akunya.
Dalam kesempatan itu, Abdulloh menambahkan, sejak 2015 Balikpapan mengalami defisit mencapai Rp 1 triliun per tahunnya akibat pemangkasan dana bagi hasil (DBH) migas dari pemerintah pusat. “Kami kehilangan Rp 1 triliun per tahun, karena ada pemangkasan DBH sehingga kami mengalami defisit,” ujarnya.
Meski demikian, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tahun ini target PAD Balikpapan mencapai Rp 710 miliar dengan APBD sebesar Rp 2,4 triliun. (dan/vie/k1)
