WAKIL Bupati (Wabup) Penajam Paser Utara (PPU) H Hamdam tetap berkomitmen memenuhi janji politiknya secara bertahap sesuai kemampuan saat kampanye waktu lalu, minimal mulai saat ini dilaksanakan janji-janji itu. Hal ini diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja di Desa Babulu Darat, belum lama ini.
“Janji kami antara lain program jaminan kesehatan secara gratis. Ini semua bisa tercapai berkat dukungan teman-teman DPRD dan kerja keras Tim OPD, maka mulai 1 Februari 2019 yang lalu, seluruh warga Kabupaten PPU tidak pandang bulu, kaya miskin, laki perempuan, tua maupun muda, semua dibayarkan BPJS-nya oleh pemerintah daerah,” jelas Hamdam.
Kendati demikian, ungkap dia, masih saja ada keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan BPJS. Ini bisa bersumber dari pemerintah kabupaten dan bisa juga bersumber dari pelayanan BPJS sendiri.
“Kalau dari pemerintah kabupaten, Insyaallah pelayanan rumah sakit perlahan-lahan dibenahi. Baru-baru ini kami mendampingi tim visitasi untuk membuat Unit Transfusi Darah.
Jadi, kalau ada yang sakit memerlukan darah tidak perlu lagi kita ke Balikpapan, cukup di PPU saja,” sebut Hamdam.
“Perlahan-lahan dokter spesialis juga kita cukupkan, dokter umum dan tenaga perawat serta fasilitas puskesmas satu persatu kita benahi. Karena tidaklah mungkin dalam waktu hanya 8 bulan masa pemerintahan kami semua permasalahan bisa selesai,” tandas Hamdam lebih lanjut.
Mantan anggota DPRD dari Partai PAN Kabupaten PPU ini menambahkan, masih ada beberapa persoalan dalam pelayanan BPJS, namun pemerintah akan terus melakukan perbaikan sistem dengan mengundang pihak BPJS terkait soal keluhan masyarakat yang katanya 3 hari dirawat di rumah sakit sudah harus keluar dan masuk lagi. Ini juga, ujar dia, sering dikeluhkan warga, tapi yakinlah itu terus menerus akan dilakukan perbaikan. Pasalnya, pemerintah daerah sering mamanggil pihak BPJS untuk melakukan penyempurnaan atau optimalisasi pelayanan.
Begitu pula dengan janjinya terkait masalah pendidikan, Pemkab PPU berupaya meringankan beban orangtua murid dengan mensubsidi perlengkapan sekolah. Namun, karena keterbatasan anggaran akhirnya di 2019 ini yang bisa dapat subsidi baru TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri. Itu pun hanya 2 pasang pakaian seragam, tas, dan sepatu.
Walaupun APBD 2019 ini mencapai Rp 1,6 triliun, PPU masih memiliki beban utang tahun lalu yang harus dibayarkan. Sehingga jika masyarakat bertanya mana yang dibangun di 2019 ini, jawabnya Rp 217 juta untuk bayar utang itulah hasil pembangunan pemerintah.
“Karena utang daerah sebesar itu, era pemerintahan AGM-Hamdam-lah yang harus membayar. Logikanya seperti itu,” jelas Hamdam.
Terkait pembangunan infrastruktur, lanjut dia, yang menjadi prioritas sekarang ini memang belum kelihatan. “Karena baru saja dilelang. Kalau di Babulu, alhamdulillah ADD dan DD tahun 2019 ini Babulu mendapat kucuran dana sebesar Rp 7,6 miliar. Tidak menutup kemungkinan jika semua program terlaksana dengan baik, tahun depan akan mendapatkan Rp 10 miliar,” papar Hamdam.
Pihaknya menjelaskan, dengan dana sebesar itu, apalagi yang tidak bisa dibangun di Babulu ini? Insyaallah secara umum Babulu banyak pembangunan fisik, baik dari provinsi dan anggaran kabupaten.
Apalagi tiga unsur pimpinan DPRD semua berasal dari Babulu. “Namun demikian, belum bisa berjalan sepenuhnya karena kita harus mempersiapkan administrasinya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya serapi mungkin. Karena jika tidak dibekali regulasi yang jelas, maka kepala desa dan lurah terancam berhadapan dengan persoalan hukum. Sehingga hal itu jangan sampai terjadi. Kedepan kita tidak ingin lagi pejabat kita dari atas sampai ke tingkat bawah berurusan dengan hukum akibat kebijakan yang keliru,” tutupnya.(*/pam/cal)
