PENAJAM - Stunting merupakan sebuah kondisi di mana balita mengalami kekurangan gizi, sehingga menghabat pertumbuhan bagi balita.
Seperti tinggi badan kurang dari tinggi anak seusianya, bahkan membuat anak terganggu tingkat kecerdasannya serta mudah terserang berbagai penyakit.
Hal ini disampaikan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) H Abdul Gafur Mas’ud (AGM) pada acara Rembug Stunting yang dihadiri sejumlah pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Derah (FKPD), kepala OPD, ketua Tim Penggerak PKK Kabupten, para camat, lurah/kepala desa.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Novel Abdul Gafur, konsultan Workshop Bina Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri, di Kantor Bupati, Rabu (31/7).
“Penanganan stunting bukan hanya ditangani oleh Dinas Kesehatan saja. Namun harus pula melibatkan beberapa instansi terkait seperti Kementerian Agama, Dinas PU-PR, Dinas KB, camat hingga lurah dan kepala desa,” jelas Bupati AGM.
Terkait masalah ini, bupati juga memberdayakan Tim Penggerak PKK karena sasarannya dapat menyentuh langsung ke ibu-ibu.
“Jadi saya minta tolong kepada ketua Tim Penggerak PKK Kabupten agar dapat mengkoordinasi anggotanya melakukan penanganan terhadap stunting yang menimpa generasi kita.
Yang mana generasi kita harus ditangani dan ditumbuhkembangkan secara baik, dalam segi fisik, ilmu bahkan ekonomi,” tandas bupati.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) H Tohar menegaskan, dibutuhkan komitmen yang kuat dan mekanisme yang tepat serta bekerja bersama-sama dalam rangka menurunkan dan mencegah kondisi stunting.
Karena itu, Dinas Kesehatan harus tampil di depan sebagai leader untuk menangani program ini.
Implementasinya, menurut Tohar, dikaitkan dengan tugas yang terstruktur dengan melibatkan seluruh pimpinan SKPD, terutama Dinas Kesehatan, dan seluruh pimpinan Puskesmas.
“Kita harus refresh kembali ingatan kita bahwa puskesmas tidak melulu melakukan pelayanan kesehatan, namun harus mencari tahu berapa jumlah penderita stunting,” singgung Tohar.
Segala sumberdaya yang dimiliki, lanjut Tohar, harus dimaksimalkan dan dioptimalkan kinerjanya, kemudian pencermatan lapangan.
Untuk ini para pimpinan puskesmas harus melakukan pendataan terhadap warga di wilayah kerjanya masing-masing berkaitan dengan kondisi stunting ini.
“Dapat pula beberapa jajaran seperti PKK dan Dinas KB hingga ketingkat bawah yang memiliki dasa wisma, Dinas Sosial mempunyai petugas lapangan. Jika semua ini dapat bersinergi maka kita akan memiliki persepsi yang sama, sehingga kita dapat mengukur sampai dimana progres perkembangan penanganan stunting ini,” ungkap Tohar.
