BALIKPAPAN-Wali Kota Rizal Effendi mengaku kecewa terhadap kinerja pegawainya yang tidak disiplin. Kekecewaan itu disampaikan Rizal saat pelepasan ratusan mahasiswa KKN Universitas Balikpapan (Uniba) di halaman kampus Uniba, Jalan Pupuk Raya, Rabu (31/7) pukul 09.00 Wita.
“Pagi tadi (31 Juli) saya sidak di Puskesmas Lamaru. Sudah waktunya kerja, belum ada pegawai yang datang. Saya memang sengaja melihat teman-teman di puskesmas, apakah datang tepat waktu atau tidak,” kata Rizal penuh kecewa.
Wajar saja apabila Rizal kecewa. Ini mengingat puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting. “Kita harus mengubah paradigma kerja sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi, yaitu bekerja cerdas, cepat, dan murah. Zaman sudah berubah, mindset (cara berpikir) kita harus diubah, yakni inovatif dan kreatif,” ujar Wali Kota.
Menurutnya, pola kerja birokrasi kini terbantu dengan adanya teknologi informasi (IT) yang semakin canggih. Tak ada lagi pelayanan birokrasi yang lambat. “Kalau dulu tanda tangan berkas harus di kantor, tapi sekarang di mana aja bisa. Di mobil bisa, bahkan di toilet pun bisa,” tandas pria murah senyum ini.
Untuk itu, Rizal, meminta kepada mahasiswa KKN Uniba untuk mencermati kinerja camat dan lurah. Apabila terlambat masuk kantor, mereka dipersilakan untuk melapor kepadanya.
“Adik-adik mahasiswa KKN tolong cermati ya, kalau ada camat dan lurah terlambat, jangan segan-segan untuk melaporkan. Kalau camat dan lurah pemalas lebih baik diganti saja,” tandasnya.
Rizal mengatakan bahwa tidak ada pejabat yang merasa hebat, termasuk camat dan lurah. Kalau memang mereka bersalah, maka siap-siap untuk ditangkap.
“Mana ada wali kota, bupati, maupun gubernur yang hebat sekarang? Kalau salah langsung ditangkap,” tandasnya.
Diakui Rizal, dirinya sengaja mengingatkan kepada seluruh pegawai dan aparat bahwa tantangan dan persaingan di seluruh sektor kini makin ketat. Oleh karenanya paradigma berpikir harus diubah. “Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah semakin besar. Untuk itu dalam bekerja, jangan sampai sekadar main-main,” terangnya.
Ke depan, Balikpapan juga akan menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang membutuhkan solusi cepat supaya tidak menyengsarakan masyarakat. Terutama di bidang kesehatan, mengingat fokus pemerintah pada pencegahan
“Sekarang ini informasi yang saya dapat BPJS Kesehatan setiap bulan tekor Rp 1 triliun lantaran banyak yang nunggak. Soalnya ada warga yang mau bayar kalau lagi sakit, tapi kalau lagi sehat nggak mau bayar dan ini hampir berlaku di seluruh Indonesia,” akunya.
Rizal juga sempat menyinggung kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai mitra kerja kelurahan yang lebih banyak berpolitik dibanding membantu pemberdayaan masyarakat. “Ada LPM justru banyak meneror lurah, tapi malas kerja bakti. Seharusnya tidak boleh begitu, karena LPM merupakan mitra kelurahan,” imbuhnya.
Rizal pun mengingatkan bahwa tahun depan akan digelar Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Balikpapan. Ia berharap partisipasi masyarakat lebih baik dibandingkan Pemilu 2019.
“Pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi masyarakat cukup baik dibandingkan pemilu sebelumnya, yakni mencapai 70 persen. Saya kira perlu dilakukan edukasi politik yang baik kepada masyarakat, karena sekarang ini sangat pragmatis sekali. Masyarakat kita sudah berubah, ada uang ada suara. Saya kasihan ada caleg yang sudah dibangunkan lapangan bulu tangkis, tapi hanya karena uang Rp 100 ribu, caleg itu tidak dipilih,” akunya.
Wali Kota berharap pemkot lebih bekerja keras untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), guna membiayai pembangunan di berbagai sektor. “Kita sudah kehilangan pendapatan dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan dari pajak retribusi parkir Rp 500 juta per bulan, setelah Bandara APT Pranoto Samarinda beroperasi. Tapi, insya Allah, apabila ada jalan tol Balikpapan-Samarinda jadi mungkin orang Samarinda kembali memilih ke Bandara Sepinggan. Apalagi kalau ibu kota RI jadi pindah ke Kaltim, pasti Bandara Sepinggan jadi ramai lagi,” pungkas Rizal.
