MANAGED BY:
JUMAT
24 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Selasa, 06 Agustus 2019 10:42
Pendapatan Daerah Turun 1,8 Persen

Banyak Hotel dan Restoran Minta Keringanan

SAH: Penandatanganan KUPA-PPAS 2019 saat rapat paripurna DPRD di gedung parlemen, Jalan Jenderal Sudirman, kemarin (5/8).

BALIKPAPAN-Rapat paripurna digelar kemarin (5/8) di gedung DPRD Balikpapan. Agenda rapat, penandatanganan nota kesepakatan KUPA-PPAS 2019 dan penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Balikpapan 2019.

Dalam penyampaiannya, Wali Kota Rizal Effendi mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan 1,8 persen atau Rp 44,5 miliar. PAD tahun ini hanya Rp 2,41 triliun, dari sebelum perubahan APBD yang mencapai Rp 2,46 triliun.

Penurunan PAD, lanjutnya, akibat berkurangnya pendapatan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan pusat khususnya dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. “Pajak parkir, perhotelan, dan hiburan turun semua. Parkir di tempat umum maupun bandara, juga mengalami penurunan semenjak Bandara APT Pranoto Samarinda beroperasi,” kata Rizal. 

Selain itu, situasi ekonomi Balikpapan belum membaik lantaran banyaknya hotel maupun restoran yang meminta keringanan. “Banyak pengusaha hotel maupun restoran dan tempat hiburan yang mengajukan revisi pajak,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh menyebutkan, pihaknya akan mengundang stakeholder terkait revisi pajak hiburan. “Wacana revisi itu sudah lama. Ketika diturunkan, maka pengusaha juga wajib membayarkan sesuai peraturan daerah,” ujar Abdulloh.

Sementara mengenai kenaikan tarif parkir di beberapa pusat perbelanjaan, menurut Abdulloh, bisa menopang PAD setelah berkurangnya pemasukan dari pajak parkir di Bandara SAMS Sepinggan.

“Pajak atau retribusi parkir di bandara ‘kan turun Rp 500 juta per bulan. Diharapkan ada peningkatan sekitar Rp 300 miliar dari sektor parkir di luar bandara,” tambahnya.

RAPBD Perubahan 2019 juga mengalami kenaikan menjadi Rp 2,4 triliun. Sedangkan APBD 2019 sebesar Rp 2,2 triliun. “Kontribusinya juga dari pendapatan lain-lain yang sah dan piutang pajak Rp 238 miliar yang sedang dikejar Badan Pendapatan,” tandas Abdulloh. (cha/vie/k1)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 31 Agustus 2021 11:30

Longsor di Prapatan, Satu Rumah Terancam Ambruk

Hujan yang mengguyur wilayah Kota Balikpapan, 27 dan 28 Agustus…

Selasa, 27 Juli 2021 12:57

Investigasi Mengeringnya Waduk Telaga Sari, Diduga Akibat Rongga di Bawah Spillway

Hasil investigasi mengeringnya air Waduk Telagasari, yang terjadi 17 Mei…

Senin, 26 Juli 2021 12:14

2022, Pemkot Balikpapan Tetap Programkan Pemasangan PJU

Pemerintah Kota Balikpapan akan melakukan pemasangan kembali Penerang Jalan Umum…

Sabtu, 17 Juli 2021 10:22

Dorong Pemkot Bangun Dapur Umum Bantu Konsumsi Warga Sedang Menjalani Isolasi Mandiri

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Parlindungan Sihotang mengsulkan kepada Pemerintah…

Rabu, 14 Juli 2021 11:17

Sumur Tidak Ada Semburan Lumpur dan Gas

Warga di perumahan GBR 7 Sepinggan, Balikpapan Selatan kini bisa…

Sabtu, 10 Juli 2021 12:00

Operasioanl Selama PPKM Darurat Balikpapan, Tiap RT Diberi Rp 1 Juta

Pemerintah Kota Balikpapan memberikan bantuan operasional kepada pengurus RT dalam…

Sabtu, 10 Juli 2021 11:49

PPKM Darurat, MUI Balikpapan Kumpulkan Ulama

 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Balikpapan meminta agar pemerintah kota…

Senin, 28 Juni 2021 15:51

Truk Mundur Libas Warung Soto dan Rombong

Truk KT 8929 AS bermuatan pasir tidak kuat menanjak sehingga…

Rabu, 23 Juni 2021 10:37

PKL Pandan Sari Kembali Mengaku Tak Dilibatkan

 Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) merasa tidak dilibatkan dalam proses…

Kamis, 17 Juni 2021 23:09

Dua Jam Api Berkobar, 8 Unit Rumah Hangus

 Hampir dua jam lebih kobaran api mengamuk di RT 38…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers