PENAJAM - Bupati Penajam Paser Utara H Abdul Gafur Mas’ud (AGM) bersama Wakil Bupati H Hamdam menjawab seluruh pertanyaan warga pada kunjungan kerjanya di Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu, Kamis (8/8).
“Alasan mengapa AGM-Hamdam berkunjung ke 54 kelurahan/desa adalah untuk melihat dan mendengarkan secara langsung bagaimana bupati, wabup bupati atau kepala dinasnya bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Tentunya ada plus ada minusnya, ada kemauan yang plus dan ada kemauan yang minus juga,” kata Bupati AGM.
Bupati AGM menyebutkan, ada kemauan masyarakat itu juga yang kadang hanya mementingkan beberapa kelompok saja, tapi tentunya dengan perjalanan ini setiap kecamatan selalu didampingi camatnya.
“Dalam 10 bulan kami menjabat, kami memperbaiki infrastruktur di depan kantor bupati. Di situ adalah cerminan pembangunan di seluruh Kabupaten PPU.
Dari sana gerakan pembangunan itu merambat ke seluruh pelosok kabupaten,”sebutnya.
Namun, untuk setahun pertama ini Pemkab PPU mengutamakan kesehatan dan pendidikan, dibuktikan dengan setiap kunjungan bupati selalu menyerahkan kartu BPJS Kesehatan kepada warga desa.
Untuk pendidikan, pemerintah menggratiskan mulai pendaftaran sekolah dan perlengkapan sekolah gratis, namun ini masih terkendala karena masih ada oknum yang bermain, seolah tidak ingin visi-misi kepala daerah berjalan dengan mulus.
Karena itu, kata bupati muda ini, jika ada pejabat yang dinonjobkan tidak usah terlalu dipikirkan biar bupati saja yang memikirkannya.
Terkait pembangunan jalan poros yang tidak layak, bupati menekankan jika ada jalan lingkungan desa yang berlubang mending tidak usah ditambal. Pemerintah ingin langsung rigit bahkan langsung diaspal.
“Kami baru 10 bulan menjalankan pemerintahan, tolong jangan disamakan dengan pejabat-pejabat yang lalu. Kami meyakini bahwa amanah yang diberikan kepada kami adalah amanah yang dapat kami pertanggungjawabkan di dunia dan diakhirat,” katanya meyakinkan warga.
Dikatakannya lagi, bupati dan wabup tidak perlu pujian dari masyarakat tapi mereka ingin bagaimana pembangunan di daerah ini bisa berjalan selaras dengan yang direncanakan oleh para kepala desa, lurah dan camat.
“Kalau tidak selaras mungkin saya agak kejam juga, karena dalam lima tahun PPU ini harus ada pembangunan. Paling tidak infrastruktur dasar, yaitu jalan poros utama yang sering dilalui masyarakat,” tegas AGM.
Dengan anggaran Rp 300 miliar, lanjut AGM, yang akan dibagikan kepada 54 kelurahan/desa, kepala desa akan meningkatkan pembangunan di desanya.
Untuk lingkungan desa diupayakan juga membangun penerangan lampu-lampu jalan. Pihaknya yakin program ini akan berjalan sebagaimana mestinya, namun pembangunan butuh pengawasan dari masyarakat.
“Jika ada proposal yang tidak mempan waktu melapor ke kepala dinas maka segera laporkan kepada saya, sampaikan ke kantor bupati. Bisa juga dititip ajudan saya Pak Amri dan Pak Surya atau satpol PP di depan lobi bupati. Saya selalu terima dan tak pernah tidak menerima. Kalau ada yang belum sampai ke saya, saya tidak tahu masuknya lewat mana,” jelasnya.
