BALIKPAPAN-Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Balikpapan di ruang rapat gabungan komisi lantai dua, Senin (12/8).
Dalam RDP tersebut, mereka menuntut Pemkot dan DPRD Balikpapan merealisasikan janjinya untuk mendesak Pertamina, supaya memprioritaskan tenaga kerja lokal pada proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.
Juru bicara ormas, Andi Samsir mengatakan, pihaknya menuntut berdasarkan risalah rapat pada tahun 2018 lalu. “Yaitu, agar Pertamina dapat memprioritaskan tenaga kerja (naker) lokal. Selain itu, juga transparan dalam penyaluran dana CSR, termasuk kasus tumpahan minyak,” ujarnya.
Dirinya menyebut, pada 2018 lalu Pertamina sudah mulai menjalankan proyek perluasan kilang. Proyek tersebut disebut sebagai salah satu dari enam megaproyek kilang yang dibangun Pertamina. Keenam megaproyek kilang itu terdiri atas empat proyek perluasan RDMP dan dua proyek pembangunan baru Grass Root Refinery (GRR).
“Makanya kami berharap, proyek ini bisa membuka peluang lebih besar untuk penyerapan tenaga kerja lokal,” pintanya.
Mereka juga menuntut agar pemerintah memperjuangkan nasib pekerja lokal agar diprioritaskan sebagai pekerja dalam proyek ini. Andi Samsir pun mempertanyakan sikap pemerintah daerah, dalam hal ini Disnaker Balikpapan, untuk memperjuangkan tenaga kerja lokal. Dia mengklaim telah menyerahkan berita acara tenaga kerja lokal sebanyak 3.016 orang pada pihak pemangku kepentingan, namun belum juga ada tindak lanjut.
“Kami menindaklanjuti yang sampai saat ini belum dijawab. Pertama adalah hasil terkait dengan pemangku kepentingan pada waktu itu, yakni wali kota, kapolres, dandim, dan danlanud. Karena kami telah menyerahkan berita acara tenaga kerja lokal sebanyak 3.016 orang, setelah itu kami menyerahkan kembali lagi tapi belum ada tindak lanjut,” ungkapnya.
Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Thohari Azis yang memimpin RDP berjanji akan kembali menggelar RDP untuk meminta penjelasan pihak terkait, termasuk Pertamina.
“Masa jabatan saya ‘kan sudah hampir habis, kami usahakan untuk menggelar RDP. Setelah pelantikan hasil risalahnya akan diserahkan ke dewan yang baru,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Balikpapan, Tirta Dewi yang hadir dalam RDP enggan berkomentar. Pihaknya masih menunggu hasil RDP selanjutnya, guna mencari penjelasan terkait permasalahan yang disampaikan sekelompok masyarakat ini.
“Saya keep silent dulu, takut salah. Tunggu RDP selanjutnya saja,” jelasnya. (cha/vie/k1)
