BALIKPAPAN-Pemkot Balikpapan optimis tiga proyek strategis yang tertunda bakal menjadi prioritas jika Kaltim menjadi ibu kota negara. Hal itu disampaikan kemarin (12/8) oleh Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi.
“Kalau benar nanti Kaltim jadi ibu kota negara bisa mempercepat proyek strategis kita di Balikpapan, karena memang dibutuhkan,” kata Wali Kota.
Menurutnya, ada tiga proyek strategis yang tertunda pembangunannya karena anggaran yang dibutuhkan mencapai puluhan triliun. Ketiga proyek yang digaungkan sejak 10 tahun terakhir itu meliputi perluasan landasan Bandara SAMS Sepinggan, pembangunan coastal road, serta tol laut Balikpapan-PPU (lihat boks).
“Tentu kita akan dapat dukungan karena memang sudah tertunda-tunda, kalau Kaltim menjadi ibu kota negara,” akunya.
Kata Rizal, meskipun ibu kota negara berlokasi di Kutai Kartanegara ataupun Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan tetap saja diuntungkan. Sebab, Balikpapan merupakan pintu gerbang Kaltim dengan infrastruktur yang cukup memadai.
“Di Balikpapan ada Bandara Internasional Sepinggan yang merupakan bandara terbesar di Kalimantan. Kemudian, Pelabuhan Peti Kemas Kariangau yang selama ini telah keluar-masuk barang ekspor maupun impor,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengaku, pemindahan ibu kota negara memang ada plus dan minusnya. Meski demikian, pemkot tentu akan mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. “Pemindahan ibu kota memang tak luput dari plus minus,” ujar Rahmad Mas’ud.
Meski Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan pernyataan untuk memindahkan ibu kota RI ke Kalimantan, namun hingga kini belum ada pengumuman resmi di mana lokasi ibu kota negara yang baru. Pemerintah pusat baru akan mengumumkannya secara resmi pada akhir Agustus ini. Kaltim digadang-gadang menjadi calon terkuat ibu kota negara yang baru.
Menanggapi hal itu, Rahmad menyatakan, pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari pemerintah pusat. “Kita memang belum dengar langsung terkait penetapan lokasi ibu kota, tapi saya sudah sampaikan kalau Kaltim lebih layak,” jelasnya.
Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, pemindahan ibu kota akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat. Namun di sisi lain, hal ini ditengarai akan menimbulkan dampak sosial, khususnya bagi Kota Balikpapan yang berada dekat dengan lokasi rencana pemindahan ibu kota.
“Memang masih banyak pro dan kontra, pastinya akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Tapi saya meminta masyarakat menyikapinya dengan bijak,” tuturnya.
Rahmad mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara bagai dua sisi mata uang, ada dampak positif dan negatifnya. Namun yang pasti, pemerintah pusat pasti telah mengkajinya dengan matang.
“Kita ambil asas manfaatnya saja, karena keputusan yang dibuat sudah melalui kajian dari semua aspek. Kita dukung saja apa keputusan pemerintah,” tutup Rahmad. (dan/vie/k1)
