BALIKPAPAN-Pemerintah pusat memastikan, pembangunan fisik ibu kota negara di Kalimantan akan dimulai tahun 2021 dan pemindahan pemerintahan pada 2024 mendatang. Demikian diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro usai melakukan pemaparan dalam konsultasi regional wilayah Kalimantan di Hotel Novotel, kemarin (20/8).
Bambang menjelaskan, pemindahan ibu kota negara masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJMN) 2020-2021 yang telah dibuat setahun lalu dan disesuaikan kondisi wilayah di Pulau Kalimantan.
“Yang kami buat rancangan teknokratik, sudah dibuat sejak tahun lalu. Dengan perkembangan ini nantinya RPJMN final, insya Allah, akhir tahun ini masalah ibu kota pasti sudah termuat dengan segala detailnya,” terang Bambang.
Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan itu pun, kata Bambang, sudah disepakati oleh semua gubernur di Kalimantan. “Lokasinya, pada intinya kami hanya mencari yang terbaik dari segala aspek. Ini bukan masalah siapa yang menang atau kalah, ini bukan kontes,” katanya.
Menurutnya, di manapun lokasi ibu kota negara, semua gubernur akan mendukung. Pemilihan Kalimantan sudah berdasarkan kajian strategis, melihat bahwa memang sebaiknya beban tak hanya di Pulau Jawa. Hal ini juga sebagai upaya pemerataan antardaerah.
“Di mana selama ini ada ketimpangan luar biasa antara Pulau Jawa atau beberapa wilayah di Indonesia bagian barat, seperti Sumatera maupun Bali, jika dibandingkan dengan wilayah lainnya termasuk Kalimantan. Makanya salah satu upaya kami lakukan dengan membangun pusat pemerintahan baru,” bebernya.
Yang jelas, lanjutnya, kini pihaknya melakukan penilaian di tiga lokasi. Yaitu Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur. Provinsi manapun nanti yang terpilih, semua akan mendapatkan manfaat apabila pusat pemerintahan ada di Kalimantan.
Sementara soal pendanaan, dipastikan Bambang tidak akan mengganggu prioritas program di APBN. Terutama prioritas pembangunan sumber daya manusia dengan memanfaatkan bonus demografi. Pihaknya akan mendukung peran swasta sebagai investor, khususnya kebutuhan penunjang, seperti perumahan maupun perkantoran.
“Selain itu, skema swasta bisa jadi dalam bentuk investasi langsung atau bekerja sama dengan BUMN atau pemerintah badan usaha. Banyak cara untuk bisa membangun pusat pemerintahan ini tanpa mengganggu prioritas lain dalam APBN,” tandasnya.
Dalam konsultasi regional wilayah Kalimantan tersebut, tampak hadir Gubernur Kaltim Isran Noor, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan. Hadir pula Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng. (cha/vie/k1)
