BALIKPAPAN-Kalimantan didorong untuk segera bertransformasi dari daerah yang dimanjakan sumber daya alam bahkan sangat bergantung, utamanya tambang batu bara, menjadi wilayah yang berbasis industrialisasi.
"Khususnya hilirisasi sumber daya alam," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro di ajang Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 area Kalimantan di Hotel Novotel, kemarin.
Itu sejalan dengan rencana pembangunan wilayah Kalimantan yang mengarah pada percepatan pertumbuhan, diversifikasi ekonomi dan pelestarian alam.
Untuk memuluskan keinginan tersebut, ada beberapa proyek prioritas yang dikembangkan. Seperti kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang disertai pembangunan infrastruktur penunjang. Meliputi akses jalan, energi listrik, pelabuhan, maupun bandara. "Sehingga nantinya Pulau Kalimantan tidak lagi tergantung naik turunnya harga komoditas tapi tercipta nilai tambah dari SDA yang memang sudah dimiliki Kalimantan," rincinya.
Sementara itu dalam paparannya dia menyebutkan, tercatat ada 15 proyek prioritas nasional yang akan dikembangkan di Kalimantan yang diyakini berdaya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. (Daftar lihat boks).
Dia melanjutkan, saat ini Kalimantan juga masih terkendala infrastruktur konektivitas dan energi. Kualitas infrastruktur jalan di seluruh provinsi Kalimantan dianggap masih di bawah rata-rata provinsi. Realibilitas listrik juga masih rendah, yang ditandai dengan relatif tingginya gangguan dan banyaknya industri yang memiliki pembangkit listrik secara mandiri.
Terkait SDM, tingkat stunting pada anak balita di wilayah Kalimantan juga masih cukup tinggi. "Percepatan penurunan stunting membutuhkan komitmen seluruh kepala daerah," celetuknya.
Lanjut dia menambahkan, tingkat pendidikan dan kualitas pembelajaran serta pengajaran juga dinilai belum optimal dan merata. Berkaitan dengan itu, direncanakan untuk mengoptimalisasi lembaga pendidikan dan melakukan penambahan dengan membangunan sekolah-sekolah baru.
“Pulau Kalimantan juga dihadapkan isu masih tingginya laju deforestasi tutupan hutan sebesar 11 persen serta masih tingginya alih fungsi hutan gambut yang mencapai 15 persen. Untuk itu, sejak tahun 2015 telah diberlakukan moratorium lahan gambut, tuturnya.
Permasalahan lainnya yakni isu laju deforestasi yang tinggi diakibatkan kompetisi lahan pertanian dan perkebunan termasuk sawit yang menjadi komoditas utama dalam mendorong perekonomian nasional.
Kalimantan juga memiliki titik panas terbanyak serta wilayah kebakaran hutan dan lahan terluas di Indonesia. Kesiapsiagaan dan mitigasibencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kalimantan,” terang Bambang sapaan akrabnya.
Terkait pemindahan ibu kota negara, ibu kota baru diharapkan mampu memiliki visi ibu kota sebagai simbol identitas bangsa, memiliki konsep smart, green, beautiful, dan sustainable, modern dan berstandar internasional, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan diyakini akan meningkatkan GDP nasional dengan tambahan 0,1-02 persen, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, memberikan efek pengganda perekonomian sekitar serta mendorong penurunan kesenjangan antar wilayah karena adanya perdagangan antar wilayah, investasi, dan diversifikasi ekonomi. "Juga akan meningkatkan output sektor non-tradisional terutama sektor jasa,” pungkas Menteri Bambang. (dra/vie)
