BALIKPAPAN-Pemerintah pusat mantap untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Tiga provinsi menjadi kandidat kuat, yakni Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah. Kaltim, menurut penilaian sejumlah pihak, berpeluang paling besar karena didukung infrastruktur yang memadai. Meski demikian, Gubernur Kaltim Isran Noor tidak mau jemawa.
Hal itu diungkapkannya kemarin (21/8) di sela-sela dialog pemindahan ibu kota negara di Swiss-Belhotel. Hasil diskusi dalam dialog ini akan disampaikan kepada presiden sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan.
“Saya kira hasil dialog sudah cukup baik. Jadi, nanti kalau sudah ditetapkan di Kalimantan Timur, baru dibuat aturan. Nanti apabila penetapan di Kalimantan Timur, maka akan dibuat sebuah payung hukum untuk menata kawasan khusus nonkomersial,” terang Isran.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy S Prawiradinata menuturkan, di manapun lokasi ibu kota negara akan berdampak terhadap ekonomi di seluruh wilayah Pulau Kalimantan.
“Makanya kemarin presiden hanya menyebutkan Kalimantan belum spesifik, karena kemungkinan masih menunggu izin dahulu ke DPR RI. Yang jelas, dampak positifnya ke seluruh Kalimantan, karena perekonomian itu tidak terbatas di wilayah administrasi,” ujarnya.
Pihaknya, lanjutnya, sudah melakukan kajian. Masing-masing wilayah memiliki kekurangan maupun kelebihan. Bappenas juga melakukan verifikasi terhadap apa yang disampaikan masing-masing gubernur.
“Terkait kajian yang dilakukan, semua bergantung pada presiden di mana lokasinya. Kajian masih lebih kepada keseluruhan kemungkinan lokasi. Kalau nanti sudah ditetapkan, baru akan dikaji lebih dalam lagi lokasi tersebut,” beber Rudy.
Sementara untuk skema pembiayaan, sumber dana berasal dari APBN ataupun kerja sama pemerintah pusat dengan berbagai pihak, seperti badan usaha atau swasta. Banyak yang bisa dikerjasamakan dengan swasta ataupun badan usaha.
“Makanya waktu kita desain nanti akan disiapkan juga financial investment. Ibu kota ini potensinya banyak, misalnya sistem transportasi. Bisa nanti mass rapid transit (MRT) atau light rail transit (LRT) ditawarkan ke swasta, seperti itu mereka nanti yang menghitung,” jelasnya.
Biaya yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota negara, berdasarkan hitungan kasar, bisa mencapai Rp 485 triliun. “Ini masih hitungan kasar tiga wilayah, belum tahu yang mana. Tapi nanti kalau sudah ditetapkan baru didalami lagi. Kemungkinan ini apabila dipindahkan ke seluruh lokasi tersebut. Sementara kalau tidak seluruhnya, anggaran bisa lebih kecil lagi,” pungkasnya. (cha/vie/k1)
