Balikpapan Jadi Penyangga Ibu Kota

- Jumat, 23 Agustus 2019 | 09:43 WIB

BALIKPAPAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil membocorkan jika Kaltim bakal terpilih sebagai Ibu Kota Negara (IKN). Jika pun nantinya benar-benar terealisasi, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengaku tidak kaget.

Menurutnya, Kaltim dipilih sebagai IKN pun bukan sesuatu yang mengagetkan. Pasalnya Benua Etam sendiri memang dari segi indikator paling memungkinkan dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan. "Tapi tetap saja, harus menunggu keputusan resmi dari Pak Presiden," kata Rizal kepada Balikpapan Pos, (22/8).

Kendati begitu jika melihat pernyataan presiden di salah satu stasiun televisi beberapa waktu lalu, pengumuman lokasi IKN dipastikan akan diumumkan pada Agustus ini. Dirinya meminta agar masyarakat bersabar.

"Tunggulah, ini kan merupakan kewenangan pemerintah pusat bersama provinsi. Kalau Balikpapan sendiri, pasti nanti menjelang persiapan akan ada pertemuan-pertemuan. Selain di Jakarta pastinya pertemuan juga akan berlangsung di Balikpapan, karena mendekati wilayahnya (IKN)," ujar Rizal.

Nantinya, lanjut Rizal, akan ada pembahasan yang lebih rinci di Balikpapan. selain itu pada pelaksanaannya dipastikan akan ada arus orang maupun barang (logistik) yang akan sangat banyak melalui pintu Balikpapan. Arus masuk tersebut melalui pelabuhan laut maupun udara. 

"Pasti nanti kesibukan terjadi di Balikpapan selama pelaksanaan nanti. jika memang nantinya akan benar-benar dipindahkan ke Kaltim, Balikpapan pun akan tetap berfungsi karena bandara besarnya ada di Balikpapan. Selain itu pelabuhan laut juga di Balikpapan. Jadi fungsi Balikpapan akan tetap tinggi sebagai penyangga ibu kota," pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy S Prawiradinata menuturkan, di manapun lokasi ibu kota negara akan berdampak terhadap ekonomi di seluruh wilayah Pulau Kalimantan. 

“Makanya kemarin Presiden hanya menyebutkan Kalimantan belum spesifik, karena kemungkinan masih menunggu izin dahulu ke DPR RI. Yang jelas, dampak positifnya ke seluruh Kalimantan, karena perekonomian itu tidak terbatas di wilayah administrasi,” ujarnya.

Pihaknya, lanjutnya, sudah melakukan kajian. Masing-masing wilayah memiliki kekurangan maupun kelebihan. Bappenas juga melakukan verifikasi terhadap apa yang disampaikan masing-masing gubernur. 

“Terkait kajian yang dilakukan, semua bergantung pada presiden di mana lokasinya. Kajian masih lebih kepada keseluruhan kemungkinan lokasi. Kalau nanti sudah ditetapkan, baru akan dikaji lebih dalam lagi lokasi tersebut,” beber Rudy. 

Sementara untuk skema pembiayaan, sumber dana berasal dari APBN ataupun kerja sama pemerintah pusat dengan berbagai pihak, seperti badan usaha atau swasta. Banyak yang bisa dikerjasamakan dengan swasta ataupun badan usaha.

“Makanya waktu kita desain nanti akan disiapkan juga financial investment. Ibu kota ini potensinya banyak, misalnya sistem transportasi. Bisa nanti mass rapid transit (MRT) atau light rail transit (LRT) ditawarkan ke swasta, seperti itu mereka nanti yang menghitung,” jelasnya.

Biaya yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota negara, berdasarkan hitungan kasar, bisa mencapai Rp 485 triliun.

 “Ini masih hitungan kasar tiga wilayah, belum tahu yang mana. Tapi nanti kalau sudah ditetapkan baru didalami lagi. Kemungkinan ini apabila dipindahkan ke seluruh lokasi tersebut. Sementara kalau tidak seluruhnya, anggaran bisa lebih kecil lagi,” pungkasnya.(cha/rus)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Bendungan Marangkayu Sudah Lama Dinanti Warga

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:45 WIB
X