PENAJAM - Mantan Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mustaqim Mz sangat mendukung rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan. Utamanya ke Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, Kaltim bersaing dengan Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Tiga provinsi di Kalimantan yang masuk kandidat ibukota tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Untuk di Kaltim sendiri daerah yang masuk dalam kajian sebagai lokasi ibukota negara, yakni Bukit Suharto Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Sotek Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Secara umum, geografis Kaltim sangat layak untuk menjadi ibukota, kontur tanahnya cukup padat dan sumber air cukup memadai. Kemudian, kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak separah di Kalteng.
“Kalau di Kaltim, utamanya di PPU, kasus kebakaran hutan dan lahan sangat kecil. Itupun karhutla terjadi hanya tingkat RT. seperti yang sering terjadi di Desa Giripurwa, itu hanya hitungan hektare dan tidak pernah terjadi kebakaran sampai ribuan hektare. Kemduian wilayah kita juga tidak banyak gambut,” kata Mustaqim pada media ini, kemarin (23/8).
Dari segi kehidupan sosial masyarakatnya, Mustaqim mengungkapkan, PPU sangat heterogen. Karena warga yang berdomisili di Benuo Taka dari berbagai suku Bangka yang ada di Nusantara ini. “PPU itu seperti Balikpapan, miniaturnya Indonesia. Karena warganya dari berbagai macam suku. Jadi, secara umum sagat terbuka dan menyetujui ibukota dipindahkan ke daerah ini,” terang mantan Wakil Bupati PPU dua periode ini.
Mustaqim menyebutkan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan kajian dan pendataan lokasi pemindahan ibukota negara di PPU sejak 2017. Pada saat itu, Mustaqim masih menjabat sebagai ibukota negara. Selain dari tim kementeriab, Korlantas Mabes Polri juga sudah melakukan kunjungan dan pengecekan dari segi lalu lintas. “Pada tahun 2017, tim dari Kementerian PPN/Bappenas, Korlantas, Kemnetrian PUPR dan BPN pusat sudah turun ke Kaltim melakukan kajian,” bebernya.
Di tempat berbeda, Mantan Bupati PPU Andi Harahap menyatakan hal yang sama. Ia berharap Kaltim ditetapkan sebagai ibukota dan titik lokasinya di Sotek, PPU. “Sangat mendukung ibukota dipindahkan ke Kaltim. Apalagi ditempatkan di PPU,” kata Andi Harahap pada saat menghadiri pelantikan Anggota DPRD PPU pada 19 Agustus lalu.
Apabila ibukota dipindahkan ke Kaltim, Andi Harahap menuturkan, pembangunan dari berbagai bidang akan pesat. Namun, masyarakat Kaltim juga harus menyiapkan diri dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa bersaing. “Pembangunan pasti maju dan lebih merata,” terang Andi Harahap
Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia semakin menghangat. Presiden Joko Widodo telah menetapkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Tiga provinsi yang masuk kandidat ibu kota, yakni Kalimantan tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Pada Kamis (22/8), Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyatakan, Kaltim ditetapkan sebagai ibukota negara. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Presiden Joko Widodo. Bahwa, pemerintah belum menentukan provinsi mana yang akan menjadi ibu kota dengan alasan kajiannya belum tuntas.
Total anggaran pemindahan ibukota yang dibutuhkan sekira Rp 458 triliun. Sebagai langkah awal, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan istana, kantor kementerian dan lembaga negara, taman budaya dan taman botani sekira 3 ribu hektare. Dan pembangunan awal, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan Rp 265 triliun. (kad/rus)
