PENAJAM - Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Daerah Pemilihan (Dapil) Sepaku, Sariman menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang memindahkan ibu kota negara ke sebagian wilayah PPU dan sebagaian Kutai Kertanegara (Kukar). Meskipun belum dikethui secara pasti titik lokasinya, namun bisa diterka. Jika merujuk pada perbatasan antara PPU dan Kukar, maka Desa Semoi Dua dan terdekat juga adalah Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku.
“Presiden tidak memaparkan desa mana yang masuk ibu kota negara. Tapi, yang perbatasan langsung dengan Kukar, itu Desa Semoi Dua dan Sukomulyo,” kata Sariman pada media ini, Selasa (27/8).
Dengan ditetapkannya Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja sebagai ibu kota pengganti DKI Jakarta, Sariman menyatakan secara otomatis pembangunan di Sepaku nantinya akan semakin pesat.
“Tentunya saya sebagai warga Sepaku sekaligus perwakilan Sepaku (di DPRD PPU), kami menyambut baik daerah kami ditunjuk menjadi ibu kota negara. Dulu sempat kami suarakan dan perjuangkan DOB (daerah otonomi baru), Sepaku minat gabung dengan Samboja bentuk DOB. Itu sempat viral kemudian meredup. Kami suarakan DOB pada saat itu karena kami rasa Sepaku kurang tersentuh pembangunan. tapi, setelah ditetapkan sebagai ibu kota, jelas akan meringankan kita untuk pembangunan infrastrukturnya. Karena secara otomatis akan dibangun oleh pemerintah pusat,” jelas Sariman.
Dia mengaku, bangga setelah Sepaku ditetapkan sebagai ibu kota negara. Selain sektor infrastruktur akan terbangun, pertumbuhan ekonomi juga akan semakin pesat. Namun, di sisi lain, politikus PKS ini khawatir masyarakat Sepaku jadi penonton. Karena masyoritas warga Sepaku berkerja sebagai petani dan perkebunan.
“Kami bangga Sepaku ditetapkan sebagai ibu kota negara. Tapi, saya juga was-was. Kekhawatiran saya buka ibu kota negara itu. Tapi dengan masyarakat kami di Sepaku. Kami ingin mempersiapkan masyarakat Sepaku untuk menyambut perpindahan ibu kota negara,” terangnya.
Jadi, pemerintah daerah harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki daya saing. Karena warga Sepaku sebagian besar adalah petani, tentu harus mendapatkan pembimbingan khusus. “Kita harus persiapkan SDM-nya. jangan sampai tiba-tiba menjadi ibu kota, SDM belum siap. Karena selama ini, warga kita bekerja sebagai petani. kalau sudha jadi ibu kota, mau kemana mereka. Ini yang harus dicarikan solusinya. Mudah-mudahan ke depan, ini diskusikan dan menjadi program. jangan smapai sudha menjadi ibu kota negara, masyarakat kita jadi pengangguran,” tuturnya.
Sariman juga mewanti-wanti masyarakat Sepaku agar tidak begitu mudah melepas lahan mereka. Karena dengan ditetapkannya sebagai ibu kota negara, harta tanah pasti akan mengalami lonjakan.
“Kekhawatiran saya saat ini, banyak spekulan tanah. Masyarakat kita ditawari dengan harga mahal, tiba-tiba dijual lahannya. Kalau habis dijual, nanti terpinggirkan. Saya tidak mau hal itu terjadi,” tuturnya.
Senada, Anggota DPRD PPU Dapil Sepaku Muhammad Bijak Ilhamdani menyatakan, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus menyiapkan program untuk peningkatan SDM bagi masyarakat Sepaku. Agar nantinya memiliki kesiapan secara mental dan daya saing setelah persiapan pembangunan infrastruktur ibu kota negara rampung. “Program kedepan, bukan hanya fisik yang digenjot. Sehingga masyarakat di Penajam tidak merasa terpinggirkan,” tandasnya. (kad/rus)
