BALIKPAPAN-Baru sehari dilantik, anggota DPRD Balikpapan didemo sekelompok mahasiswa. Aksi ini diwarnai pemberian kado berupa kotak besar yang berisi sejumlah tuntutan. Di antaranya menuntaskan korupsi, mewujudkan pemerataan pendidikan, mewujudkan kedaulatan pangan, serta meningkatkan pengawasan pembangunan di Balikpapan.
Menurut koordinator lapangan Andronikus Karundeng, dirinya bersama mahasiswa lain berharap tuntutan itu bisa diwujudkan. “Kami juga berharap, para anggota dewan yang lama agar membagikan pengalaman kepada anggota dewan yang baru. Supaya mementingkan kesejahteraan rakyat. Termasuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi yang tidak diimbangi dengan jumlah sekolah yang cukup,” ungkapnya kemarin (27/8).
Mereka menilai Kota Balikpapan belum saatnya menerapkan sistem zonasi. Ini lantaran jumlah sekolah negeri tidak sebanding dengan jumlah lulusan yang ada. “Terlebih masih banyak sekolah yang fasilitasnya belum menunjang bagi para penerima maupun pemberi pendidikan,” katanya.
Usai menyampaikan tuntutan dan orasi, para mahasiswa kembali menyerahkan kado. Lagi-lagi kotak besar, namun kali ini berisi ilustrasi dari sejumlah persoalan yang diharapkan segera dituntaskan oleh anggota legislatif yang baru.
Puluhan mahasiswa tersebut disambut pimpinan DPRD Balikpapan sementara, Thohari Aziz yang dilanjutkan dengan penandatanganan petisi. Selain itu, hadir juga Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Firta.
“Kedatangan adik-adik mahasiswa menjadi spirit bagi kami untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi kami. Sebagai anggota DPRD, ada beberapa tugas pokok dan fungsi kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang MD3,” katanya.
Bahwasanya tugas dan fungsi DPRD Balikpapan sebagai pembuat peraturan daerah, menyusun dan menetapkan anggaran daerah, serta melakukan pengawasan. “Berkaitan dengan petisi yang telah teman-teman mahasiswa sampaikan, korupsi merupakan tugas aparat penegak hukum. Tugas kami adalah menghindari korupsi. Jadi, jika ada anggota dewan yang melakukan korupsi, itu adalah oknum,” jelasnya.
Sementara itu terkait tuntutan pemerataan pendidikan, dirinya mengaku sepakat dengan apa yang disampaikan mahasiswa. Setiap tahunnya DPRD Balikpapan juga memikirkan, bagaimana solusi bagi jumlah sekolah yang belum mampu memenuhi kebutuhan di Balikpapan.
“Terutama negeri. Tahun kemarin pun kami juga sudah berjuang ke DPRD provinsi berkaitan dengan pembangunan SMKN 7. Karena lahannya sudah disiapkan, namun aturannya yang berubah. Yaitu, saat ini kewenangan untuk SMA dan SMK ada pada pemerintah provinsi,” sebutnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemprov agar menganggarkan pembangunan SMKN 7. Sementara untuk SD dan SMP sudah ada anggaran penambahan RKB tahun 2020. Sedangkan terkait kedaulatan pangan, selama ini para anggota legislatif turun bersama eksekutif ke pasar-pasar untuk melakukan kontrol atau sidak. “Kami memastikan harga tetap stabil,” katanya.
Terakhir, terkait pengawasan pembangunan. Menurutnya DPRD sudah banyak memberikan rekomendasi, antara lain terkait penertiban bangunan yang tidak memiliki IMB. “Kami mohon pada teman-teman mahasiswa, bagaimana supaya memberi sumbangsih pemikiran. Apalagi yang terkait informasi ibu kota negara yang akan dipindah ke Kaltim,” ucapnya.
Menurutnya, masyarakat juga harus siap dengan perubahan. Terpenting adalah kondusivitas Kota Balikpapan tetap terjaga. “Ini membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat,” tandasnya. (cha/vie/k1)
