BALIKPAPAN-Presiden Joko Widodo telah menetapkan Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, sebagai ibu kota negara (IKN) yang baru. Berbagai strategi telah disiapkan, salah satunya terkait kebutuhan pangan.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya akan menjadikan 10 kabupaten/kota di Kaltim sebagai kawasan penyangga mandiri pangan (lumbung pangan) sebelum masa perpindahan IKN pada 2024 mendatang. Yakni, melalui sistem kluster tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan menggunakan teknologi pertanian modern.
Proyeksi dari Kementerian Pertanian tersebut mendapat sambutan baik dari Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DPPP) Balikpapan. Persiapan sudah mulai dilakukan. “Kemarin saya sudah rapat bersama staf untuk mendata kembali lahan-lahan milik petani. Berapa hektare yang mereka punya, sekarang dia tanam apa. Kemudian, sisanya (lahan), rencana mereka mau tanam apa. Selain itu, apa yang jadi kendala mereka, mengapa tidak dimaksimalkan tanahnya,” kata Kepala DPPP Balikpapan, Heria Prisni saat ditemui di kantornya.
Pendataan itu dilakukan untuk mengetahui minat petani dalam hal jenis tanaman yang mereka tanam. Selain pendataan, DPPP Balikpapan juga akan membuat peta pangan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan.
“Rencananya per kelurahan. Kita ‘kan ada 34 kelurahan. Jadi, misalkan kami sudah mendapatkan datanya, misal Kelurahan Teritip, ini akan kami kluster tanam ini. Kalau untuk Balikpapan, lebih ke tanaman hortikultura,” jelas perempuan berkacamata ini.
Seperti diketahui, tanaman hortikultura selama ini banyak dihasilkan oleh petani di kawasan Balikpapan Utara dan Timur. Untuk menjadikan Balikpapan sebagai salah satu penyangga pangan di Kaltim, penambahan areal tanam selain dua kecamatan tersebut bisa saja dilakukan.
“Kita lihat dulu potensinya, ya. Tapi pasti ada rencana penambahan. Maka saya akan semaksimal mungkin mendata semua lahan petani, sehingga tidak ada lahan tidur. Semua harus digunakan. Jika begitu, otomatis hortikultura akan bertambah,” jelasnya.
Menurutnya, selama ini para petani terkendala tenaga kerja. DPPP akan berupaya meminta bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat, salah satunya alat mesin pertanian. “Misalnya, cultivator (alat pengolahan tanah, Red). Dengan alat ini, petani tidak lagi harus mencangkul. Lahan satu hektare paling hanya satu jam sudah selesai, kalau mencangkul ‘kan tiga atau empat hari belum selesai,” terangnya.
Sementara untuk wilayah yang ketersediaan lahannya minim, DPPP akan menggalakkan budi daya tanaman hidroponik. “Misalnya, Balikpapan Kota. Mungkin kami akan galakkan kawasan rumah pangan lestari. Menanam sayur-mayur di dalam pot maupun hidroponik. Teman-teman sudah mulai menggalakkan hal itu,” ungkapnya. Meski nantinya akan lebih ditekankan pada pertanian, namun sektor perkebunan tetap menjadi perhatian. “Itu (perkebunan, Red) tetap akan kami bina. Misalnya, karet, bukan akan kami musnahkan, tetapi bagaimana agar lebih meningkat. Saat ini ada sekira 4.000 hektare di wilayah Balikpapan Timur dan Utara,” imbuhnya.
Sementara untuk padi, lanjutnya, Balikpapan hanya memiliki 125 hektare sawah. Terdiri dari 25 hektare di Balikpapan Utara dan 100 hektare di Balikpapan Timur. “Itu belum memenuhi kebutuhan Kota Balikpapan, hanya, 0,02 persen saja,” ujarnya. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan untuk menanam padi ladang. “Banyak saja lahan yang bisa kita tumpang sarikan dengan jagung atau karet yang masih kecil. Itu banyak kalau padi ladang. Tapi ‘kan untuk produktivitasnya, padi ladang lebih rendah daripada padi sawah,” imbuhnya.
Apabila wacana tersebut dilaksanakan, Kota Balikpapan siap menjadi salah satu penyangga lumbung pangan di Kaltim. Terutama tanaman hortikultura. Apalagi, ada kebijakan dari pemerintah, yang akan membangun gudang penyimpanan yang dingin atau cold storage.
“Kita sebagai penyangga. Meskipun kita sudah maksimal, paling berapa persen saja sebagai penyumbang. Kalau mengharapkan Balikpapan saja tidak mungkin. Tetapi Balikpapan berusaha untuk tanaman horti (hortikultura), khususnya sayur-sayuran segar,” terangnya.
Dengan begitu, diharapkan Balikpapan, khususnya supermarket tidak lagi mengirim dari Jawa. “Arahan dari Pak Menteri kemarin juga begitu. Yang cepat busuk dan layu diharapkan dari wilayah yang terdekat dari ibu kota. Kalau soal itu (lumbung pangan), siap tidak siap harus siap,” pungkasnya. (dia/ono)
