PENAJAM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Rabu (4/9). Rapat koordinasi yang dipimpin langsung Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar dihadiri oleh Kapolres PPU AKBP Sabil Umar, Kajari Penajam Darfiah, Kadim 0913/PPU Czi Jumani, Kepala Daops Manggala Agni Paser M Faisal, para kapolsek, danramil, camat, lurah/kepala desa (kades), bhabinkamtibmas, babinsa dan perwakilan dari perusahaan perkebunan dan kehutanan.
Rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk pengendalian karhutla di Benuo Taka. Pasalnya, informasi BMKG, musim kemarau berlangsung sampai akhir Oktober. Dan diprediksi juga musim huhan juga bakal mundur. Musim kemarau ini, telah terjadi 23 kasus karhutla dengan luasan lahan sekira 65 hektare.
“Terkait dengan penanggulangan kebakaran, ada dua esensi, yakni tindakan antisipasi dan tindakan penanggulangan. Tindakan antisipasi itu, kita harus memberikan pemahaman kepada komponen pemerintah daerah dan masyarakat terkait dengan kondisi kekinian. Informasi BMKG, musim kemarau sampai Oktober. Tindakan antisipasi bagi pemerintah daerah mulai lintas OPD dan pejabat keweilayahan, yakni camat, lutah dan kepala desa. kemudian komando samping Polres, Kodim yang punya satuan di bawahnya Polsek, Koramil, Bhabinkamtibmas dan Babinsa, untuk bergerak melakukan sosialsiasi di lapangan agar masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar,” kata Tohar pada media ini, kemarin.
Tohar juga mengungkapkan langsung dihadapan kapolres dan kasdim terkait dengan jalu koordinasi yang terkadang langsung ke polsek dan kodim apabila terjadi karhutla.
“Saya memohon maaf terjadang anggota saya di BPBD langsung berkoordinasi dengan polsek, kodim, Bhabinkamtibmas dan Babinsa tanpa melalui komando atas (yakni kapolres dan dandim,Red.),” tuturnya.
Sekkab juga menekankan kepada pemilik konsesi perkebunan dan kehutanan untuk lebih reaktif dengan kondisi sekitarnya. “Kami berharap kalau ad akebakaran lahan yang ada sekitar perusahaannya, segera turun membantu. Kami juga smapaikan, bahwa ketika kami meminta bantuan personel dan peralatan pemadan terkadang melalui jalur koordinasi yang ribet. Jalur koordinasi di atasan perusahaan itu sebagiknya bisa dipotong kompas,” imbuhnya.
Sementara itu, Kapolres PPU AKBP Sabil Umar mengapresiasi, jalur koordinasi antara BPBD dengan Polres dan Kodim berjalan lancar. Sehingga, setiap informasi tentang karhutla cepat ditangani. “Tidak ada masalah, BPBD langsung berkoordinasi dengan anggota saya di Polsek. Jadi, tidak harus melalui saya terlebih dahulu,” ucapnya.
Pihak kepolisan akan menindak tegas apabila ada warga maupun korporasi yang melakukan pembakaran lahan dengan sengara. Kaplres mengungkapkan, pihaknya telah menangani dua kasus karhutla pada 2018. Ada dua warga yang ditetapkan tersangka dan telah menjalani persidangan.
“Dari sisi hukum, kami dari kepolisian akan menindak tegas apabila ada yang terbukti melakukan pembakaran lahan,” tegasnya. (kad/rus)
