Anggaran Pendidikan Diharapkan Banyak Mengalir ke Kaltim

- Sabtu, 7 September 2019 | 10:22 WIB

BALIKPAPAN-Ratusan mahasiswa Universitas Balikpapan (Uniba) mengikuti forum group discussion (FGD) di conference room Uniba, pada Jumat (6/9) sore. FGD mengambil tema "Penguatan Inovasi dan Penataan Kaltim Sebagai Ibu Kota yang Aman dan Nyaman" dengan menghadirkan narasumber dari Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristek Dikti Jumain Appe, Sekjen Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI) Isradi Zainal, Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam, Ketua Dewan Pembina Yayasan DWK yang menaungi Uniba Rendy S Ismail serta Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Piatur Pangaribuan.

Wakil Bupati PPU Hamdam dalam paparannya menuturkan sistem pendidikan di Kaltim saat ini ada bebrapa yang kurang tepat terutama dalam mengajarkan anak didik. 

"Misalnya pada Olimpiade Sains Asia kita sering dapat juara, tapi dalam Nobel berbasis inovasi kita hampir belum pernah menang," kata Hamdam.

Untuk itu, ia meminta kepada Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristek Dikti, untuk mencarikan solusi. "Saya titip pak Dirjen. Apalagi Uniba ini adalah salah satu universitas yang menjadi kebanggaan masyarakat Kaltim," terangnya.

Ia juga mempersilakan Uniba untuk membuka program studi (prodi) atau fakultas di PPU lantaran lahannya masih luas. "Kami sangat mendukung. Apalagi Uniba sudah menyiapkan lahan di Penajam," aku Hamdam.

Sementara itu, Rektor Uniba Piatur Pangaribuan mengatakan, perpindahan ibu kota negara ke Kaltim sangat menarik. Terutama dari segi pendidikan, karena sebelumnya ada pemberitaan mengenai ASN (aparatur sipil negara) yang tidak bersedia dipindah di ibu kota negara yang baru terutama di bidang pendidikan.

"Menurut saya ini penting, bagaimana kampus mengembangkan sarana prasarana kedepannya. Harapannya ada sinergi dari pemerintah untuk menyusun pendidikan lima tahun kedepan. Masih ada masa transisi empat tahun yang bisa digunakan untuk mempersiapkan SDM Kaltim," terang Piatur. 

Untuk SDM tersebut, harusnya pemerintah pusat bisa mengalokasikan APBN. Seperti beasiswa yang didorong juga ke Kaltim, bukan hanya di pulau Jawa. Karena di Kaltim ada 162 perguruan tinggi swasta (PTS) dengan anggaran yang terbatas.

"Lima tahun terakhir mayoritas banyak yang sudah terakreditasi B. Ini yang terus kami kejar, karena pada dasarnya orang-orang Kaltim mampu untuk membiayai anaknya sekolah. Namun sayangnya tidak diimbangi dengan fasilitas memadai," katanya.

Dirinya berharap agar ada anggaran dari pemerintah pusat yang didistribusikan ke Kaltim sebagai ibu kota negara baru. "Supaya lebih berkembang dan bisa setara dengan Jawa. Karena selama ini hanya terfokus ke pulau Jawa," imbuhnya. 

Ia menambahkan, selama ini Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) pun hanya ada di Banjarmasin. Menurutnya sudah saatnya Kaltim memiliki lembaga serupa. Apalagi Kaltim lebih dekat ke wilayah lain di Kalimantan, seperti Kaltara. Piatur juga mengeluhkan, di pulau Jawa sangat mudah menjadi profesor, sementara di Kaltim relatif lebih sulit. 

"Kami juga mendorong di Kaltim agar administrasi kepangkatan disederhanakan. Makanya dengan adanya LLDIKTI di Kaltim bisa memotong jarak dan memudahkan dosen mengajar, dalam waktu empat tahun ini," bebernya.

Selama ini keterbatasan SMP, maupun SMA masih menjadi persoalan. Dia berharap pada penganggaran agar warga Kaltim tidak lagi bermasalah terkait belajar.

"Anggarkan, supaya Kaltim juga mudah belajar. Karena dari tahun ketahun persoalannya sama," tutupnya.  

Sementara itu, Jumain Appe mengatakan, untuk membangun pendidikan yang kuat di Kaltim perlu adanya kerjasama. Antara lain seperti memobilisasi orang-orang yang ada di Jakarta maupun Bandung untuk membantu pendidikan di Kaltim. "Misalnya mobilisasi dosen yang dialihkan sebagian ke Kaltim untuk membantu. Seperti yang sudah kami lakukan di Papua," sebutnya.

Halaman:

Editor: adminbp-Admin Balpos

Rekomendasi

Terkini

Safari Ramadan Kukar, Serahkan Manfaat JKM

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:29 WIB
X