PENAJAM - Penetapan ibu kota negara (IKN) sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) diharapkan eksistensi lahan pertanian khusunya di Kecamatan Babulu tetap dipertahankan. Anggota DPRD Dapil Waru-Babulu Syamsuddin Alie mengatakan, lahan pertanian di Babulu sekira 8 ribuan hektare. Dan tercatat sebagai lumbung pangan daerah. Jika, ibu kota negara dipindahkan, pemerintah daerah diharapkan melakukan upaya peningkatan lahan pertanian.
“Kami berharap lahan pertanian tetap dipertahankan. Kecamatan Babulu tetap sebagai kawasan pertanian berkesinambungan. Kalau perlu lahan pertanian ditingkatkan,” kata Syamsuddin Alie pada media ini, kemarin (9/9).
Ribuan hektare sawah yang ada di Kecamatan Babulu, kata Syamsuddin Alie, diharapkan tidak berimbas terhadap pembangunan ibu kota baru.
“Pemidahan ibu kota, di Babulu memiliki potensi untuk pengembangan dan peningkatan lahan pertanian. Kalau bangun kota, kita masih punya lahan yang lain. Dan jangan sampai mengarah ke daerah pertanian, khususnya di Babulu,” ujarnya.
Politikus PBB ini menekankan, kepada petani agar tidak mudah tergiur dengan lonjakan harga tanah. Sehingga lahan garapannya dilepas. “Yang jadi persoalan, kadang-kadang masyarakat mudah melepas lahan pertaniannya,” tuturnya.
Pemerintah daerah juga perlu mengedukasi para petani di Benuo Taka untuk menyongsong perpindhan ibu kota dari Jakarta ke PPU dan Kukar. Karena perpindahan ibu kota tersebut, Babulu memiliki ruang besar untuk pengembangan lahan pertanian berkelanjutan.
“Bagaimana pun juga, masyarakat kita di PPU terkhusus di Babulu, sumber penghidupannya terbiasa dengan bercocok tanam,” bebernya.
Namun, pertanian di PPU tidak terlepas dari persoalan ketersediaan air irigasi. Karena pengairan sawah di daerah ini masih menggunakan sistem tadah hujan. Rencana Bendungan Lambakan di Long Kali, Kabupaten Paser yang telah bertahun-tahun dinanti petani tak kunjung terealisasi.
Padahal, apabila Bendungan Lambakan dibanguan akan mengairi lahan pertanian seluas 14 ribu hektare di Paser dan 8 ribu hektare di PPU. Syamsuddin Alie berharap, kepada Pemprov Kaltim segera mewujudkan pembangunan bendungan tersebut. “Dengan ada pemindahan ibu kota ke PPU, justru akan mudah mendapatkan support anggaran dari pusat untuk pembangunan Bendungan Lambakan. Karena, Bendungan Lambakan bisa juga sebagai sumber air baku pengelolaan air bersih dan pengairan lahan pertanian,” tuturnya.
Diketahui, Bendungan Lambakan rencananya setinggi 72 meter dengan luas genangan 7.795 hektare. Kemudian kapasitas daya tampung air sebesar 718,63 juta meter kubik.
Perencanaan pembangunan Bendungan Lambakan bergulir sejak 20 tahun lalu. Proyek bendungan yang berdampak dua desa di Kecamatan Long Kali, yakni Muara Lambakan dan kepala Telake. (kad/rus)
