MANAGED BY:
RABU
22 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

BALIKPAPAN

Senin, 04 November 2019 13:47
Tebang Pohon Wajib Ganti Rugi
ilustrasi

PROKAL.CO, Bagi warga Kota Minyak agar berhati-hati menebang pohon sembarangan. Pasalnya, DPRD Balikpapan telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Penebangan Pohon.

Wakil ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan, wali kota sangat mendukung adanya perda tersebut.

"Karena selama ini penebangan pohon sangat marak di lingkungan kita. Sehingga harus dibuatkan Perda yang sifatnya mengikat," kata Sabaruddin.

Menurutnya ada banyak pohon yang harus dijaga dengan baik supaya tidak dilakukan penebangan sembarangan. Kendati ada juga pohon yang mengganggu fasilitas umum dan jalan. Jika seperti itu tetap harus ditertibkan, namun harus sesuai aturan.

"Ada mekanismenya dalam menebang pohon, mana yang boleh dan tidak boleh. Terkait ini selanjutnya kami serahkan pada fraksi-fraksi untuk merumuskan," katanya.

Sebelumnya Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Syukri Wahid mengatakan, soal Perda izin penebangan pohon ini bertujuna agar setiap pohon memiliki indeks ganti rugi alias kompensasi.

"Kalau begitu jadi tidak sembarangan ketika mau bangun rumah misalnya. Kalau menebang pohon maka harus ada kompensasi ganti rugi," sebutnya.

Ini berkaca dari kondisi saat ini, bahwa masyarakat atau oknum masih bebas asal potong pohon. Padahal, usia pohon sudah tua dan besar bahkan berfungsi bagi orang banyak.

Meski sementara ini, lanjut dia, sebagian masih diberlakukan wajib lapor untuk menebang pohon dengan ketentuan tertentu. Namun dengan ada perda izin menebang pohon, warga tidak hanya melapor, tapi juga memberikan kompensasi.

"Kalau sekarang misal ada yang mencabut pohon puluhan tahun. Padahal ada berapa banyak nyawa bergantung pada pohon itu,” imbuhnya. Dalam perda nanti, semua akan menjelaskan ketentuan dan klasifikasi kompensasi.

Ini juga tidak hanya berlaku bagi warga, termasuk juga instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Balikpapan. (cha/vie)


BACA JUGA

Selasa, 21 Januari 2020 22:50

Miris! Pasar Rakyat Karang Joang Sepi Pembeli

BALIKPAPAN - Pasar Rakyat Karang Joang, Balikpapan Utara, yang sepi…

Selasa, 21 Januari 2020 22:45

Langganan Banjir, Perlu Normalisasi Sungai di Jalan Batu Ratna Karang Joang

BALIKPAPAN - Beberapa daerah di wilayah Balikpapan memang menjadi salah satu…

Selasa, 21 Januari 2020 22:44

Biar Lebih Nyaman, Usulkan Pembangunan Puskesmas Baru

BALIKPAPAN - Puskesmas yang merangkul dua wilayah yakni Kelurahan Gunung…

Selasa, 21 Januari 2020 00:16

Tiga Jam Usai Beraksi, Pelaku Jambet Diciduk

 BALIKPAPAN - Aksi kejahatan jalanan atau jambret kembali beraksi pada…

Sabtu, 18 Januari 2020 13:09

Tindaklanjut Usulan Fisik Musrenbang Sumber Rejo, Ini yang Dilakukan DPRD

BALIKPAPAN - Setelah menghadiri pelaksanaan kegiatan musrenbang di wilayah Kelurahan Sumber…

Jumat, 17 Januari 2020 22:18

Penyidik Belum Bisa Minta Keterangan Verry

BALIKPAPAN- Masih ingat kasus penikaman yang dilakukan Herman Wilson (35)…

Kamis, 16 Januari 2020 11:10

Ini Nih Remaja yang Maling Kotak Infak, Hasil Jarahan Ternyata untuk.....

BALIKPAPAN - Setelah viral di media sosial (medsos) terkait aksi…

Senin, 13 Januari 2020 13:35

Menganggu dan Berbahaya, Pangkas Pepohonan di Jalan Sangga Buana

BALIKPAPAN - Dikhawatirkan bisa membahayakan pengguna jalan dan warga, petugas…

Senin, 13 Januari 2020 13:29

WADOH..!! Hampir Sebulan Ambles, Jalan Poros di Karang Joang Belum Diperbaiki

BALIKPAPAN - Sudah hampir satu bulan mengalami kerusakan alias ambles,…

Minggu, 12 Januari 2020 10:34

Kelurahan Usul Pembongkaran TPS di Jalan Padat Karya

 BALIKPAPAN - Tempat Penampungan Sementara (TPS) di lingkungan memang sangat dibutuhkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers