PENAJAM - Pembangunan tiang pancang Jembatan Tol Penajam-Balikpapan pada awalnya ditargetkan mulai berjalan awal 2020. Proyek jembatan tol tersebut telah melalui tahapan lelang prakualifikasi di Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada Juli sampai Agustus 2019. Namun, target pengerjaan fisik megaproyek ini dipastikan akan molor dari target awal. Karena tidak terlepas dari pengaruh penetapan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai ibu kota negara (IKN).
Direktur Utama (Dirut) PT Waskita Toll Road Herwidiakto mengatakan, pembangunan fisik Jembatan Tol Penajam-Balikpapan bakal molor sampai triwulan kedua tahun 2020. Karena, BPJT belum berani meneruskan tahapan lelang selanjutnya pasca melalui proses prakualifikasi. BPJT meminta kajian ulang lalu lintas harian rata-rata (LHR) yang berkaitan dengan IKN. Dalam dikumen kajian LHR dicantumkan jalur jalan yang terkoneksi dengan jembatan tol, baik yang di sisi PPU maupun di sisi Balikpapan.
“Pengerjaan fisiknya pasti molor. Mereka (BPJT, Red.) tidak berani meneruskan prakualifikasinya. Karena mereka akan melihat konektifitas Jembatan Tol Penajam-Balikpapan dengan jaringan jalan. Kalau IKN jadi kenyataan, itu disinkronkan. Minggu lalu, kita sudah menyelesaikan dokumen hasil kajian ulang LHR-nya. Setelah kita kaji, prinsipnya masukkan dokumen perubahan LHR ada perubahan, tapi tidak signifikan. Karena IKN ada di wilayah Utara. Sementara jembatan tol ada di wilayah Selatan untuk melayani trans Kalimantan,” kata Herwidiakto.
Adanya kajian ulang LHR mempengaruhi proses lelang jembatan tol tersebut, Herwidiakto menyatakan, target pengerjaan fisik jembatan ditargetkan akhir triwulan kedua tahun depan. “Proses lelang sendiri butuh waktu sekira enam bulan,” ujarnya.
PT Waskita Toll Road tengah menunggu surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk pembahasan hasil kajian ulang LHR. “Dua minggu lalu kita melakukan rapat awal bersama BPJT dan pemerintah daerah. Kita diminta kaji ulang LHR yang kaitannya dengan IKN. Itu sudah kita selesaikan. Minggu depan, kita akan diundang untuk membahas hasil kajian ulang LHR. Apakah ada nantinya masukan dari Bina Marga (Kementerian PUPR) maupun BPJT,” jelasnya.
Beberapa waktu yang lalu, pihak Kementerian PUPR sempat mewacanakan akan memindahkan titik pembangunan jembatan tol ke wulayah utara atau dekat lokasi IKN. Namun, Herwidiakto memastikan, titik pembangunan jembatan yang membelah Teluk Balikpapan tersebut tidak ada perubahan. Jadi, lokasi pembangunannya tetap di wilayah Melawai, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan. Di sisi PPU berada di wilayah Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam.
“Lokasi pembangunan jembatan tol tidak berubah. Yang dikaji ulang hanya LHR-nya, terus secara jaringan dengan adanya IKN. Konsultan sudah buat dokumen koneksi jalan ke jembatan tol. Kemudian koneksi Jembatan Pulau Balang yang akan terkoneksi ke Sungai Riko. Jembatan Riko pasti akan dibangun nanti,” terangnya.
Untuk ketinggian ruas jembatan 50 meter dari permukaan air pasang laut telah dianggap final. Karena ketinggian jembatan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Meskipun, ketinggian jembatan tersebut masih disoal oleh beberapa pihak. Herwidiakto menyatakan, beberapa pihak tertentu menginginkan ketinggian 60 meter sampai 70 meter. Tetapi, pendapat tersebut dianggap tidak memiliki dasar.
“Berbagai isi memang ada ngomong 60 meter, 65 meter dan to meter, kan tidak ada dasarnya. Kita tetap mengacu pada surat Dirjen Perhubungan, tidak ada yang lain. Kemudian, kapal yang masuk Teluk Balikpapan hanya setinggi 11 meter dan tidak ada yang sampai 50 meter. Apalagi Teluk Balikpapan dangkal. Hanya kapal ukuran tertentu yang bisa masuk,” terangnya.
Sementara untuk nilai investasi pembangunan jembatan tersebut belum mengalami perubahan. Herwidiakto mengungkapkan, nilai investasi jembatan masih tetap di angka Rp 15,5 triliun. (kad/rus)
