BALIKPAPAN-Kota Minyak memiliki objek wisata cukup menarik yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola secara maksimal baik objek wisata sejarah maupun objek wisata alam.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Riri Saswita Diano, seharusnya Pemerintah Kota Balikpapan memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan dan pengembang objek wisata di Balikpapan dengan mengucurkan dana cukup banyak. Apalagi dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur maka diperkirakan jumlah wisatawan yang mampir ke Balikpapan cukup banyak.
Selaku wakil rakyat, dirinya prihatin alokasi anggaran untuk bidang pariwisata hanya Rp 10 miliar untuk penyelenggaraan empat program dan 15 kegiatan pada APBD 2020.Bahkan anggaran itu lebih kecil dibanding anggaran untuk bidang kepemudaan sebesar Rp 15 miliar.
Riri mengaku, anggaran yang kecil ini tentu membatasi pergerakan untuk pengembangan pariwisata. Menurutnya bagaimana pariwisata bisa dikembangkan secara optimal jika anggaran saja terbatas.
“Contoh anggaran perjalanan dinas sebagai studi banding hanya Rp 250 juta. Paling hanya beberapa kali berangkat sudah habis. Padahal mereka perlu studi banding sebagai media pembelajaran,” ujar Riri Saswita Diaono kepada Balikpapan Pos, baru-baru ini.
Riri menuturkan, pihaknya baru menyadari lokasi pariwisata di Balikpapan yang benar-benar dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) hanya Pantai Manggar. Sementara tempat wisata yang lainnya dikelola oleh swasta. Tak ada pilihan bahwa Pemkot Balikpapan harus mendorong agar Pantai Manggar menjadi unggulan. Misal yang terpenting menjaga kebersihan pantai. Namun ternyata selama ini Pantai Manggar hanya mengandalkan satu mobil jenis pick-up untuk mengangkut produksi sampah berton-ton di lokasi wisata tersebut.
“Sulit untuk bicara soal kebersihan hingga mengembangkan pariwisata jika tidak didukung oleh anggaran memadai,” sebutnya.
Menurutnya, wajar saja jika pendapatan asli daerah (PAD) berkurang karena minim anggaran untuk pengelolaan dan pengembangan obyek wisata.
“Seharusnya beri porsi anggaran besar untuk mengembangkan pariwisata. Dengan begitu pariwisata bisa jadi unggulan,” imbuhnya.
Pihaknya berkomitmen bagaimana sinergi menunjang kegiatan pariwisata dalam segi anggaran. Baik melakukan rapat dengar pendapat (RDP), inspeksi mendadak (sidak), dan mencari solusi.Hal yang utama memenuhi kebutuhan dalam anggaran promosi, peralatan menunjang kebersihan, dan fasilitas.
“Sekarang sangat minim perhatiannya ke pariwisata. Kita harus memberdayakan pedagang ditata dengan rapi, baik, dan dibina,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II Nurhadi Saputra menuturkan, selama ini PAD pariwisata masih mengandalkan Pantai Manggar saja pun hanya didukung dengan fasilitas yang minim. Menurutnya pesisir pantai di Kota Minyak seharusnya bisa dikembangkan seperti Pulau Bali. Dimana daerah itu benar-benar menjadikan pantai dan wilayah pesisirnya sebagai sumber PAD. Begitu pula Balikpapan yang memiliki wilayah pantai, namun tidak terkelola dengan baik.
“Contoh pantai dekat Pasar Klandasan bisa jadi destinasi wisata,” imbuhnya.
Kemudian masih banyak lagi daerah pantai yang berpotensi jadi tempat wisata seperti Pantai Melawai dan Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera). Sayang hingga kini berbagai daerah itu kerap dikunjungi tapi tidak mendapat sentuhan maksimal sebagai tempat wisata. Dia berpendapat, seharusnya dinas yang membidangi pariwisata bisa menggelar event di pantai. Bahkan menjad event yang rutin dan andalan Kota Beriman. Mengingat setiap kali event serupa itu menjadi daya tarik masyarakat. Bahkan dari luar Balikpapan.
“Bisa gandeng perusahaan agar dana CSR (coorporate sosial responsibility) perusahaan terpakai dengan baik,” sebutnya.
