PENAJAM - Rencana pembangunan Bendungan Sepaku memasuki tahap pengumuman lelang konstruksi di pusat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III telah melakukan tahapan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Karena pembangunan bendungan tersebut membutuhkan lahan seluas 378 hektare. Dengan rincian 342 hektare area genangan dan 36 hektare untuk tapak bangunan.
Bendungan yang akan dibangun pada tahun ini tersebut memiliki kapasitas daya tampung air 11 juta meter kubik. Sementara volume air di Sungai Tengin Baru sebesar 2,4 meter kubik per detik atau 2.400 liter per detik.
Bendungan yang menjadi sumber air bersih ibu kota negara (IKN) yang baru sepenuhnya dibangun menggunakan APBN. Kabag Pembangunan Setkab PPU Nicko Herlambang mengungkapkan, anggaran pembangunan bendungan ini diperkirakan antara Rp 700 miliar sampai Rp 800 miliar. Anggaran sebesar itu telah termasuk bangunan fisik dan pembebasan lahan.
“Anggarannya dari pusat semua. Kami di daerah hanya membantu dalam proses penetapan lokasi dan sosialisasi untuk pembebasan lahan,” tuturnya.
Data sementara, 378 hektare lahan milik warga yang masuk dalam area pembangunan bendungan terdapat 640 bidang tanah. Jumlah pemilik sebanyak 150 kepala keluarga (KK). Lahan warga terdampak pembangunan rata-rata perkebunan dan tujuh unit rumah warga. “Ada warga yang memiliki lebih dari satu bidang tanah,” tuturnya.
Nicko mengungkapkan, sumber air Bendungan Sepaku dari aliran Sungai Tengin Baru, Desa Tengin Baru. Area bendungan mencakup Desa Tengin Baru, Desa Sukomulyo dan Desa Argomulyo. Karena titik pembangunanya berada di batas tiga desa ini. “Bangunan bendungan, itu membelah Sungai Tengin Baru. Itu menahan air yang menuju ke laut. Berbeda dengan Bendungan Lawe-Lawe yang kita bangun tidak persis memotong aliran sungai,” beber Nicko.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sepaku Adi Kustaman mengatakan, BWS Kalimantan III telah menyosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan rencana pembangunan bendungan. Pada dasarnya, pemilik lahan telah setuju untuk melepas lahannya. Dalam pertemuan dengan BWS, warga sempat mempertanyakan realisasi dan harga tanah mereka. “Memang warga mempertanyakan pembebasan lahan mereka, harganya berapa. Tapi, BWS belum bisa menjawab saat itu. Karena yang menentukan harga tanah adalah tim appraisal,” tandasnya. (kad/ono)
