BALIKPAPAN - Sudah sekitar sebulan lebih penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) menyerang warga Kota Minyak. Beberapa kebijakan juga sudah diambil oleh Pemkot Balikpapan, mulai dari meliburkan anak sekolah, menutup akses jalan, tempat keramaian, membatasi aktivitas di pusat perbelanjaan. Sampai-sampai penyemprotan cairan disinfektan dan sosialisasi pencegahan gencar dilakukan secara kontinu.
Namun sampai saat ini, belum ada bantuan nyata dari pemkot. Khususnya bagi warga bukan status pegawai, salah satu contohnya buruh lepas. Belum lagi, karyawan yang harus kena pemutusan hubugan kerja (PHK) dan yang dirumahkan. Tidak adanya pekerjaan membuat mereka kini menganggur. Anjuran pemerintah untuk tetap di rumah pun, seperti menjadi beban.
Kritikan pun muncul. Datangnya dari DPRD Balikpapan. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle menilai pemkot terkesan lambat mengambil tindakan, terlihat dari imbas covid-19. Pasalnya sejumlah hotel, restauran dan perusahaan banyak yang merumahkan pekerjanya. Kalau di total ada sekitar 5.000 tenaga kerja di Balikpapan.
“Warga sudah bersabar dan menuruti keinginan pemkot dengan banyak berdiam di rumah. Bahkan sudah banyak karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja, tetapi sampai saat ini bantuan dari pemkot juga tidak jelas kapan realisasinya. Sekarang warga ingin realisasi bantuan secepatnya, kalau terlambat bisa dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan di kota ini,,” ujar Sabaruddin Panrecalle kepada Balikpapan Pos.
Soal bantuan ini, politikus Partai Gerindra menyebut bakal menjadi bom waktu. Apalagi warga Balikpapan sudah melek teknologi, bantuan terus mengalir di sejumlah daerah. Misalnya tetangga Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU) sudah membagikan secara merata kepada seluruh kepala keluarga (KK).
“Selama ini kami di DPRD menunggu koordinasi dengan pemkot. Koordinasi terkait berapa anggaran yang dibutuhkan pemkot untuk penanganan covid-19, kasihan warga jika terus begini. Lihat di PPU mereka mampu memberikan bantuan kepada semua KK tanpa membedakan kaya dan miskin,” akunya.
Lanjut politikus dapil Balikpapan Timur ini, dia meminta pemkot proaktif dan berdiskusi dengan para pengusaha untuk mencari win-win solution karyawan agar tidak dirumahkan imbas dari corona. “Ajak pengusaha rembuk bersama cari solusinya. Selama ini, saya belum lihat koordinasi itu dilakukan pemkot dengan pengusaha atau perusahaan, solusi karyawan agar tidak di-PKH atau dirumahkan,” ucapnya.
Lanjut Sabaruddin, saat ini juga banyak ditemui mereka yang berkontribusi membantu warga terdampak covid-19 secara pribadi atau berkelompok, tapi jumlah bantuan yang diberikan terbatas dan tidak merata, apalagi tidak semua warga mendapatkan bantuan, hal ini malah akan menimbulkan keributan dan kegaduhan di tengah-tengah warga, karena banyak warga yang terdampak akibat covid-19 ini tidak dapat bantuan. “Lebih baik bantuan dikumpulkan dalam satu wadah dan bersama-sama dengan pemkot menyalurkan keseluruh warga Balikpapan tanpa terkecuali,” akunya.
Setelah bantuan itu diterima, langkah selanjutnya pemkot harus berani melakukan lockdown lokal. “Lockdown ini dilakukan dengan catatan bantuan yang diberikan pemkot sudah diterima semua warga Balikpapan,” tuturnya.
Selanjutnya, segala aktivitas keluar masuknya orang ke Balikpapan diperketat dari pengecekan kesehatan. Bahlan pendatang harus memiliki surat keterangan sehat dari daerah asalnya, baik itu jalur laut, udara dan darat, sehingga mengantisipasi mereka yang masuk dari luar, pasalnya selama ini mereka yang positif covid-19 kebanyakan riwayat perjalanannya dari luar daerah. “Disinilah ujian pemimpin kota ini untuk mengambil sikap secepatnya, jangan sampai ekonomi yang saat ini sudah turun semakin turun dan PHK karyawan semakin banyak. Jadi harus tepat, juga cepat,” pungkasnya. (dan/rus)
