BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan diminta untuk memaksimalkan pembagian kebutuhan bahan pokok berupa bantuan sosial kepada warga terdampak Covid-19 sehingga tak ada lagi masyarakat yang protes. “Saya dapat informasi seharusnya pembagian paket sembako tahap kedua (Mei) sudah dimulai, tetapi pembagian tahap pertama (April) belum rampung,” kata anggota DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman, kepada Balikpapan Pos.
Selain itu, lanjut politisi PKB ini, pemerintah kota harus transparan mengenai data dan bantuan sembako yang telah disalurkan. “Datanya harus transparan, baik bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota,” ujar Taufik.
Selaku wakil rakyat, Taufik mengaku pihaknya memiliki hak untuk mempertanyakan bantuan tersebut. Sebab salah satu tugas dan fungsi DPRD adalah mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat baik melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota.
“Kami ini hanya mengawasi, makanya kami berharap pemerintah kota transparan terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid-19, termasuk anggaran pengadaan sembako bagi warga terdampak Covid-19,” terangnya.
Sebelumnya Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, semua bantuan yang diterima oleh masyarakat akan disampaikan secara terbuka. “Setiap bantuan kita terbuka, harusnya wartawan mencatat juga dong. Penerimaan bantuan terbuka, tidak usah dicurigai,” kata Rizal.
Dia menjelaskan, memang tidak semua bantuan langsung didistribusikan. Namun dia memastikan, semua warga terdampak Covid-19 akan menerima bantuan secara bertahap. “Memang kan sudah saya jelaskan bantuan itu tidak otomatis langsung dibagikan semua,” ujarnya.
Menurutnya, ada sebagian bantuan memang sengaja tidak langsung dibagikan, karena ada warga yang tidak kebagian bantuan karena tidak masuk data.
Ia mengaku, bantuan paket sembako tahap pertama sedang dilakukan distribusi dari Pemerintah Kota Balikpapan melalui kelurahan dari RT langsung ke rumah warga masing-masing, sesuai data yang diterima dari Dinas Sosial Balikpapan. Sedangkan untuk bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kaltim belum semuanya diterima. Sehingga ada sebagian bantuan belum didistribusikan lantaran masih menunggu bantuan yang dalam tahap pengiriman.
“Kecuali yang ada telurnya kita segera bagikan. Sebab telur ada masa waktunya jangan sampai busuk di gudang,” pungkasnya. (vie/rus)
