Program Cetak Sawah Baru di PPU Ditunda, Mereka Kecewa....

- Rabu, 20 Mei 2020 | 12:52 WIB
DAMPAK COVID-19: Program cetak sawah baru dibatalkan. Karena pemerintah pusat mengalihkan anggarannya untuk penanganan corona.
DAMPAK COVID-19: Program cetak sawah baru dibatalkan. Karena pemerintah pusat mengalihkan anggarannya untuk penanganan corona.

PENAJAM - Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) sangat menyayangkan penundaan program cetak sawah baru. Tahun ini, PPU mendapatkan jatah cetak sawah baru dari Kementerian Pertanian (Kementan) seluas 1.000 hektare. Namun, cetak sawah baru seluas 1.000 hektare ditunda. Karena, pemerintah pusat mengalikan anggaran cetak sawah untuk penanganan virus corona atau covid-19.

Namun, pembatalan cetak sawah baru karena anggarannya dialihkan untuk penanganan covid-19 dinilai kurang tepat. Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi mengatakan, seharusnya program cetak sawah baru di tengah pandemi covid-19 tetap dipertahankan. Pasalnya, pencetakan lahan pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan.

“Harusnya program cetak sawah tetap diteruskan. Karena, ini kebutuhan kita di PPU. Karena, sekarang masih banyak lahan yang belum jadi. Contohnya di Guntung, Desa Api-Api lahan hanya ditumbuhi tanaman semak belukar. Padahal lahan itu disiapkan untuk lahan pertanian. Cetak sawah baru memang butuh bantuan pemerintah. Karena, petani cetak sendiri makan biaya yang dibutuhkan puluhan juta rupiah per hektare,” kata Wakidi.

Pembukaan lahan pertanian di tengah situasi ini seharusnya menjadi program prioritas pemerintah pusat. Jatah 1.000 hektare cetak sawah baru di PPU semestinya tetap diteruskan. Selain menghadapi pandemi corona, pembukaan lahan baru tersebut disiapkan untuk menghadapi pemindahan ibu kota negara (IKN). “PPU sudha ditetapkan sebagai IKN. Maka lahan pertanian harus mapan,” tuturnya.

Wakidi mengungkapkan, lahan pertanian yang ada di pesisir pantai juga harus menjadi perhatian oleh pemerintah. Pembangunan tanggul penahan air laut sangat dibutuhkan. Pasalnya, lambat laun lahan pertanian dekat pesisir terdampak air laut sehingga hasil panen tidak maksimal.

“Di daerah ini juga da lahan pertanian di pinggir laut. Membuat tanggul perlu dilakukan, seperti yang sudah dilakukan di Desa Api-Api,” tuturnya. Senada, Anggota Komisi II DPRD PPU Syarifuddin HR menyatakan, pihaknya tidak menyangka pemerintah pusat mengalihkan anggaran cetak sawah untuk penanganan covid-19.

“Seharusnya cetak sawah baru tidak ditunda. Program ini, kan akan menopang ketahanan pangan kita di tengah pandemi,” ujarnya.

Syarifuddin menuturkan, pelaksanaan kegiatan cetak sawah tidak melibatkan kerumunan pekerja. Karena, pencetakan sawah baru menggunakan alat berat. “Kondisi seperti ini harusnya cetak sawah tetap jalan. Buktinya, proyek yang lain juga tetap jalan dengan memperhatikan protokol kesehatan,” tandasnya.

Diketahui,  jatah cetak sawah baru 1.000 hektare rencanaya dilahan perkebunan sawit dan rawa yang tersebar di empat kecamatan sesuai dengan hasil pemetaan Dinas Pertanian PPU. Program ini sementara ditunda lantaran pemerintah fokus menangani covid-19. (kad/ono)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Camat Samboja Barat Tepis Isu Dugaan Pungli PTSL

Kamis, 25 April 2024 | 18:44 WIB

Sembilan Ribu Anak di PPU Diberi Seragam Gratis

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB

Pemkot Balikpapan Didesak Fasilitasi Pom Mini

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB

HIMASJA Soroti Dugaan Pungli PTSL di Samboja

Rabu, 24 April 2024 | 09:37 WIB
X