Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan tidak akan melakukan penambahan alokasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Balikpapan yang dijadwalkan pada 9 Desember 2020.
“Pada dasarnya daerah siap saja melaksanakan, kalau ada penambahan anggaran untuk rapid test dan APD maka daerah tidak sanggup. Sudah kita sampaikan melalui APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia),” katanya. Menurutnya, pihaknya telah menyampaikan kondisi alokasi anggaran yang ada di Kota Balikpapan, karena sebagian besar alokasi anggaran yang tersedia sudah dilakukan refocusing untuk membiayai program penanggulangan percepatan Covid-19.
Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), total anggaran yang disetujui untuk pelaksanaan Pilkada Kota Balikpapan tahun 2020 tercatat mencapai Rp73 miliar. Untuk tahap awal, pencairan mencapai 40 persen dari dana yang diajukan atau sebesar Rp28,1 miliar yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Balikpapan tahun 2019.
Dana tersebut akan dialokasikan kepada KPU Kota Balikpapan sebesar Rp22 miliar dari Rp53 miliar anggaran yang disetujui, Bawaslu Kota Balikpapan sebesar Rp4,6 miliar dari Rp11,5 miliar dan Polres Balikpapan Rp1,5 miliar dari Rp7,8 miliar.
Namun pencairan sisa anggaran Pilkada di APBD 2020 sementara ditunggu selama masa pandemi Covid-19.
Rizal menjelaskan, pihaknya mengusulkan agar tambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Balikpapan selama masa pandemi Covid-19 dapat dibiayai melalui APBN.
“Kita minta ditangani APBN, karena anggaran APBD kita sudah habis buat Covid-19,” ungkapnya. Selain itu, ia juga akan menyurati KPU dan Bawaslu Kota Balikpapan untuk melakukan efisiensi dan pergeseran sejumlah anggaran yang dianggap tidak perlu untuk membiayai kekurangan dalam pengadaan rapid test dan APD bagi petugas Pilkada.
“Kita akan Surati Bawaslu dan KPU Kota, yang menyampaikan bahwa kita tidak sanggup untuk menambah anggaran Pilkada, kita mereka melakukan efisiensi dan pergeseran anggaran karena kondisi saat ini seperti kegiatan sosialisasi tidak diadakan,” terangnya. (mAULANA/KPFM)
