BALIKPAPAN – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri siap mengalokasikan dana mencapai Rp5,1 triliun untuk membantu pembiayaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian mengatakan, pihaknya siap memperjuangkan alokasi anggaran dalam membantu pembiayaan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.
Berdasarkan pengajuan yang diterimanya, total anggaran tambahan untuk pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 tercatat mencapai Rp5,1 triliun yang terdiri dari Rp4,7 triliun dari pengajuan KPU Pusat dan Rp400 miliar pengajuan dari Bawaslu Pusat.
“Ada pengajuan sekitar Rp4,7 triliun dari KPU Pusat dan dari Bawaslu sekitar Rp400 miliar. Kita akan berjuang mencari untuk memberikan bantuan secara bertahap,” jelasnya dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah di Hotel Novotel Balikpapan. Menurutnya, pihaknya akan memberikan anggaran tambahan tersebut dalam tiga tahap.
Tahap pertama saat ini sudah dicairkan dan distribusi ke daerah sebesar Rp940 miliar untuk KPU dan Rp 197 miliar untuk Bawaslu.
“Kita akan berjuang untuk mencari dan memberikan bantuan dalam tiga tahap. Saat ini, tahap pertama Rp940 miliar untuk KPU dan Bawaslu Rp197 miliar. Kita berikan bertahap dan minta dokumen pendukungnya, karena ini adalah uang negara, maka setiap pembelian harus detail,” jelasnya.
Ia menambahkan, adanya pembengkakan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada serentak dilakukan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan Covid-19. “Kita ingin memberikan jaminan keamanan kepada KPU dan aparat keamanan dalam melaksanakan Pilkada,” ujarnya.(Maulana/KPFM)
