MANAGED BY:
SENIN
28 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

UTAMA

Selasa, 04 Agustus 2020 13:30
Ketua DPRD Balikpapan Tak Sepakat 50 Persen Karyawan Swasta WFH
Abdulloh

PROKAL.CO,

BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan meminta agar Pemerintah Kota mencabut surat edaran yang meminta kepada perusahaan agar merumahkan sekitar 50 persen karyawan. Surat edaran itu diterbitkan oleh Pemerintah Kota untuk menindaklanjuti kondisi penyebaran virus Corona yang terus melonjak naik selama beberapa pekan.

“Surat edaran itu hanyalah sebuah imbauan, tidak ada kekuatan hukum. Tapi ini adalah imbauan yang tidak menyejukkan bagi pihak pengusaha,” katanya ketika diwawancarai wartawan di kantornya, Selasa (4/8). Menurutnya, kebijakan yang meminta kepada perusahaan agar merumahkan sekitar 50 persen karyawan itu dinilai tidak efektif, karena akan menyebabkan para pelaku usaha mengalami kerugian.

“Kalau perusahaan ditutup satu hari saja berapa kerugian? Kan kasihan, karena Covid-19 ini tidak akan pergi,” ujarnya.
Selain merugikan pemilik perusahaan, kebijakan untuk merumahkan sekitar 50 persen karyawan juga akan menyebabkan meningkatnya beban anggaran yang akan ditanggung oleh pemerintah dalam pemberian subsidi.

Tidak hanya itu, karyawan yang dirumahkan juga akan merasakan dampak sosial yang besar karena tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. “Kalau dilakukan kebijakan untuk pengurangan sekitar 50 persen, terus yang dirumahkan itu mau makan apa? Mau kerja apa? Dan itu akan menjadi beban pemerintah,” ungkapnya.

Ia menegaskan, DPRD Kota Balikpapan tidak sepakat dengan surat edaran tersebut, karena dinilai tidak efektif dalam menangani dampak penyebaran Covid-19. “Ini saya tidak sepakat. Di daerah lain itu normal sudah berlaku, dan ini mengarah kepada kemajuan bukan kemunduran. Kalau kita melakukan lockdown atau PSBB di masa new normal ini adalah suatu kemunduran.

Yang dilakukan seharusnya adalah upaya penegakan pelaksanaan protokol kesehatan,” pungkasnya.Seharusnya yang dilakukan pemerintah dalam fase new normal ini adalah lebih pada pengetatan pengawasan protokol kesehatan, sehingga perekonomian tetap bisa jalan.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Sabtu, 18 April 2020 01:08

Pengetatan Sosial Tidak Efektif, Warga Masih Banyak Nongkrong

BALIKPAPAN - Sejak diberlakukannya pengetatan sosial alias pengurangan aktivitas kumpul-kumpul…

Sabtu, 18 April 2020 01:05

Kasus Terbanyak Corona, Balikpapan Belum Berani PSBB

BALIKPAPAN - Demi mempersempit penyebaran Covid-19 di tengah lingkungan masyarakat,…

Sabtu, 18 April 2020 01:04

Kurangi Ketergantungan Beras, Upayakan Penganekaragaman Pangan

BALIKPAPAN - Beras merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. Penyeragaman konsumsi…

Jumat, 17 April 2020 12:39

KELAKUAN SAMA..!! Bapak Cabuli Anak Tetangga, Anak Cabuli Pacar

PENAJAM - Heboh, terungkap keluarga cabul. Ayah dan anak di…

Jumat, 17 April 2020 12:30

Tertulis Bahan Kimia, Ternyata Daging Babi

BALIKPAPAN - Pejabat Karantina Hewan Balikpapan melakukan penahanan terhadap daging…

Kamis, 16 April 2020 10:17

Pasien Covid-19 Bandel, Jalan-Jalan sambil Rekam Pasien Lainnya, Ini Tindakan RSUD

PENAJAM - Direktur RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam…

Kamis, 16 April 2020 10:09

Dua Pria Ditemukan Sudah Tak Bernyawa

BALIKPAPAN - Dua pria ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di…

Senin, 13 April 2020 12:31

Anggota Dewan Ini Bilang Bantuan Pemkot Terkesan Lambat

BALIKPAPAN - Sudah sekitar sebulan lebih penyebaran corona virus disease 2019…

Senin, 13 April 2020 12:30

Gas Langka, Maling Tabung Gas Tambah Berani

BALIKPAPAN - Pasca diberlakukannya pengetatan social, akhir-akhir ini warga mengeluh…

Sabtu, 11 April 2020 13:12

Penutupan Bandara dan Pelabuhan Kewenangan Kementerian Perhubungan

BALIKPAPAN - Untuk mengantipasi dan membatasi warga luar yang masuk ke…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers