BALIKPAPAN – Sejumlah fraksi di DPRD Kota Balikpapan menyoroti tarif air bersih bagi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan yang dinilai masih tidak sebanding dengan pelayanan diberikan.
“Dari semua fraksi sudah menyampaikan pandangannya secara normatif dan ada beberapa masukan di antaranya menyangkut masalah tarif PDAM yang harus berbanding lurus dengan pelayanan PDAM,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle usai memimpin sidang paripurna di DPRD Kota Balikpapan (31/8).
Dalam sidang paripurna tersebut diagendakan penyampaian pandangan umum fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah terkait perubahan bentuk PDAM Kota Balikpapan menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan penyertaan modal daerah di perusahaan pengelola air minum tersebut .
Menurutnya, tujuan dari pembahasan Raperda ini bertujuan untuk menjadikan PDAM menjadi perusahaan umum daerah sehingga lebih transparan dalam menyampaikan penggunaan modal daerah. Karena apabila Raperda ini disahkan, maka PDAM wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara terbuka.
“Kalau memang perubahan bentuk dari perusahaan daerah menjadi perum daerah ini direalisasikan, maka seluruh pelayanan publik yang diberikan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pandangan dari sejumlah fraksi yang ada di DPRD Kota Balikpapan sudah disampaikan langsung kepada Wali Kota Balikpapan dalam sidang paripurna yang dilaksanakan secara terbatas.
“Kita belum tahu, bagaimana tanggapan walikota. Jadi kita masih menunggu seperti apa nanti tanggapan dari Pak Wali Kota terkait pandangan fraksi yang sudah disampaikan dari masing-masing fraksi, termasuk penyertaan modal disampai kepada publik secara terbuka,” pungkasnya.(MAULANA/KPFM)
