BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menggelar rapat paripurna, Jumat (25/9). Dengan agenda penyampaian nota penjelasan Raperda APBD tahun 2021.
Ditemui usai rapat, Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh mengatakan, tahapan pembahasan untuk APBD murni 2021 sebelumnya telah disusun dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Baik itu dilakukan melalui komisi antar komisi, dan komisi dengan mitranya. Bahkan Banggar bentukan legislatif juga telah menyepakati KUA-PPAS yang telah dilakukan. “Hari ini kita sampaikan nota penjelasan Rancangan APBD 2021 yang sudah dibahas. Dari kesepakatan itu hari ini diparipurnakan,” kata Abdulloh.
Tahapan selanjutnya akan melakukan paripurna pandangan umum fraksi terkait nota penjelasan Walikota mengenai KUA-PPAS 2021. Setelah itu akan digelar kembali paripurna berikutnya yakni jawaban Walikota atas pandangan fraksi. Dan terakhir ialah pendapat akhir fraksi.
“Biasanya akan diikuti oleh nota kesepakatan bersama atau persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota,” jelasnya. Abdulloh menambahkan, tahapan tersebut dilakukan guna mendapat hasil akhir dalam menyepakati rancangan APBD menjadi APBD 2021. “Selanjutnya ini akan di evaluasi oleh Gubernur Kaltim,” ucapnya.
Paling lambat, lanjut Abdulloh, APBD murni 2021 disepakati satu bulan sebelum masa akhir anggaran tahun sebelumnya. “Artinya November harus selesai,” ungkapnya.
Nilainya turun drastris. Merosot menjadi Rp 1,9 triliun dari yang diprediksi sebelumnya Rp 2,5 triliun. “Itu belum DAK, bankeu dan bantuan-bantuan yang lain,” sebutnya.
Khusus untuk bantuan dari Provinsi yang akan masuk dalam APBD 2021 juga masih belum mendapat gambaran yang jelas. Sebab kondisi pandemi yang belum teratasi berimbas pada perekonomian.
Berkaca dari bankeu dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2020 yang dipangkas sampai dengan 61 persen. Maka kemungkinannya bantuan serupa di tahun depan juga mengalami penyusutan.
“Rp 2,5 triliun itu bicara sebelum Covid. Sedangkan APBD-P kemarin turun drastis. Rencana pendapatan di tahun 2020 targetnya sekitar Rp 716 miliar turun menjadi sekitar Rp 400 miliar,” ucapnya. Begitu juga dengan penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 jadi ikut menyesuaikan pencapaian pendapatan tahun ini.
“Kita melihat frekuensi ekonomi semakin melemah. Sehingga kami tidak bisa mengacu target PAD tahun lalu. Tapi mengacu pada kondisi setelah adanya Covid-19. Sehingga PAD tahun 2021 ditargetkan di angka Rp 400 miliar sampai Rp 600 miliar saja. Kalau tercapai sudah luar biasa,” tandasnya. (Fredy Janu/Kpfm)
