BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyatakan mendukung rencana Pemerintah Kota Balikpapan untuk memberikan subsidi kepada warganya yang melakukan swab test Covid-19 secara mandiri.
Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Balikpapan Sukri Wahid mengatakan, usulan itu diberikan untuk membantu kesulitan warga di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Terutama bagi mereka yang mengikuti tes swab secara mandiri.
“Kita apresiasi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan yang sudah menurunkan biaya swab menjadi Rp900 ribu sebagai harga maksimal. Tapi tentu tidak semua mampu untuk harga segitu,” kata Sukri kepada wartawan, Jumat (9/10).
Kebijakan Pemerintah Pusat yang menurunkan biaya swab mandiri hingga Rp 900 ribu dinilai masih tinggi dan belum menjangkau hingga masyarakat menengah ke bawah. Sehingga Pemerintah Kota Balikpapan mempertimbangkan anggaran subsidi swab test mandiri bagi warganya.
Ia menjelaskan, DPRD Kota Balikpapan menyambut baik rencana Walikota yang mempertimbangkan anggaran subsidi swab. Meski begitu tetap harus memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada. Sebab anggaran untuk penanggulangan Covid-19 sudah disahkan dalam APBD Perubahan 2020.
“Secara prinsip kami ingin memastikan anggaran yang disetujui itu tepat sasaran, tepat pelaksanaan dan pertanggung jawabannya. Meskipun anggaran yang disisihkan untuk penanganan Covid-19 di Balikpapan tergolong standar dibandingkan daerah lain,” lanjutnya.
Menurut Sukri, pihak DPRD siap memberikan persetujuan terhadap pengajuan anggaran Covid-19 yang disampaikan Pemkot Balikpapan. Selama hal itu realistis masuk dalam bagian upaya pencegahan dampak Covid-19 yang tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran anggaran. “Prinsipnya kan kalau bagi kami di DPRD adalah terkait transparansi.
Saya sudah mengantongi seluruh laporan tahap awal penggunaan anggaran itu. Di sini termasuk moderatlah karena anggaran Covid-19 mencakup hampir 10 persen dari APBD. Kalau daerah lain ada yang sampai Rp500 miliar,” tuturnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan swab test sangat pentingnya untuk memastikan seseorang terpapar ataupun bebas dari virus Corona. Namun hal itu tetap saja harus melalui mekanisme pembahasan bersama di DPRD dan menyesuaikan ketersediaan anggaran di daerah.
Mengingat cukup banyak anggaran yang di refocusing untuk menangani dampak dari Covid-19 mulai dari dampak fisik hingga sosial.
“Covid-19 memang tidak mengenal golongan ekonomi. Maka nanti kita carikan solusi agar kelompok menengah ke bawah bisa juga tes swab yang ramah di kantong. Sehingga mereka yang kemampuan ekonominya lemah, diharapkan tetap dapat melakukan tes ini,” tambahnya. (MAULANA/KPFM)
