BALIKPAPAN – Untuk mengatasi masalah anak jalanan yang meningkat selama masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Balikpapan membuat program penciptaan tertib sosial berbasis kemitraan.
Hal itu bertujuan untuk memberikan ruang pembinaan kepada anak jalanan dengan melibatkan sejumlah perusahaan atau perorangan yang berniat untuk menjadi orang tua asuh bagi anak jalanan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan Zulkifli mengatakan, program ini telah dituangkan dalam petisi yang ditandatangani oleh Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) bersama sejumlah perusahaan dan calon orang tua asuh perorangan yang ada di Kota Balikpapan.
Program ini merupakan inisiatif dari Satpol PP Kota Balikpapan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) tingkat 2 dalam rangka merubah konsep organisasi internal. Terutama dalam menangani anak jalanan dan pengemis setelah ditertibkan di lapangan.
“Yang saya rasakan sisi pembinaan belum terekspose dengan baik. Karena kami selama ini hanya bergerak pada sisi penertiban. Sementara mayoritas anak jalanan ini di bawah umur dan tidak bisa ditindak dengan yustisi,” kata Zulkifli.
Pihaknya, lanjut Zulkifli, sempat kebingungan dalam menindak lanjuti hasil penertiban yang melibatkan anak jalanan dan pengemis di bawah umur. Sementara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020, Satpol PP ternyata diberi wewenang pembinaan dan pencegahan dini kasus sosial yang terjadi di tiap daerah di samping operasi penertiban.
“Itulah yang jadi gagasan kami. Saya ambil sisi pembinaannya. Maka saya bawa ke pola kemitraan dengan melibatkan dunia usaha yang ada di Balikpapan. Maka terbentuklah forum ini untuk menyantuni anak-anak ini. Karena masalah utama sebenarnya soal ekonomi,” tuturnya.
Zulkifli menambahkan saat ini sudah ada 8 mitra yang siap menjadi orang tua asuh, yang terdiri dari perusahaan dan perorangan.
Selanjutnya, pihaknya akan terus mengembangkan program ini dengan mencarikan orang tua asuh bagi anak-anak yang terjaring dalam razia penertiban Satpol PP. Sebab hal itu merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam mewujudkan Kota Layak Anak dan bebas Pekerja Anak. (MAULANA/KPFM)
