BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Balikpapan menerbitkan delapan rekomendasi atas kinerja Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang sudah berjalan selama delapan bulan terakhir.
Rekomendasi tersebut diterbitkan oleh Pansus Covid-19 sebagai sebagai bentuk pendampingan atas penggunaan anggaran dari hasil refocusing APBD 2020.
Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Balikpapan, Syukri Wahid mengatakan, rekomendasi yang diberikan terdiri dari permintaan penyusunan pelaporan seluruh anggaran belanja tidak terduga untuk kemudian dilakukan audit khusus (review) oleh Inspektorat Kota Balikpapan sebagai langkah preventif sebelum audit BPK. Kemudian memberikan tembusan kepada DPRD terhadap laporan audit tersebut.
Kedua, menindak tegas oknum pegawai jika terbukti melakukan penyimpangan atas penggunaan anggaran belanja tidak terduga penanganan Covid-19 di Balikpapan. Ketiga, meminta Pemkot Balikpapan mempublikasi laporan penggunaan anggaran Covid-19 yang dialokasikan dalam belanja tidak terduga tahun 2020.
Keempat, meminta Pemkot Balikpapan mengedepankan tindakan preventif melalui pengetatan protokol kesehatan di segala bidang dalam era new normal agar ekonomi masyarakat bisa kembali menguat setelah terdampak Covid-19. Kelima, melakukan kajian dan pertimbangan aspek ekonomi, sosial dan kesehatan guna menentukan status darurat (PSBB).
Keenam, meminta instansi terkait agar segera memperbaharui data warga penerima dana bantuan, penetapan kriteria dan mengklasifikasikan warga penerima bantuan baik dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat guna menghindari adanya duplikasi penerima bantuan serta tepat sasaran. Ketujuh, membuat laporan pendistribusian dan pengelolaan bantuan dari perusahaan maupun CSR yang telah diterima selama masa pandemi Covid-19 serta seluruh bantuan yang diterima.
Laporan itu akan jadi bahan untuk melakukan audit oleh Inspektorat Kota Balikpapan sebagai langkah preventif sebelum audit BPK. Kemudian memberikan tembusan kepada DPRD terhadap laporan audit tersebut. Kedelapan, merumuskan secara bersama-sama pola penanganan Covid-19 di segala aspek kegiatan dan menuangkannya dalam instrumen kebijakan yang mengikat secara yuridis baik sebagai revisi Perda maupun Perda khusus Covid-19 di Balikpapan.
“Jadi intinya kita meminta Rp 137 miliar ini dipublikasi. Beberapa pemerintah daerah lain bahkan meng-advetorialkan di media sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat,” ujarnya kepada wartawan usai rapat paripurna secara virtual di kantor DPRD Balikpapan, (26/10) .
Syuri juga menekankan adanya update data kependudukan terkait dengan penerima dana jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19. Karena pemerintah sebagai kuasa pengguna anggaran telah memakai setengah dari anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 dalam program jaring pengaman sosial.
“Intinya itu saja karena konsumsi laporan selama ini hanya DPRD. Pemkot Surabaya bahkan membuat laporan singkat yang bahkan dibaca semua orang. Jadi di koran di manapun itu disampaikan secara global,” tuturnya.
Menurut Syukri selama ini laporan penggunaan anggaran Covid-19 diketahui secara terbatas oleh pihak DPRD. Padahal masyarakat umum juga berhak mengetahui kemana saja penggunaan APBD yang dialihkan itu. Mengingat anggaran Covid-19 merupakan hasil pengalihan anggaran yang sebelumnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum di masyarakat.
“Kalau kami di DPRD kan hanya lembaga. Ada baiknya transparansi di media. Mungkin ini agak keras rekomendasinya, tapi ini untuk menaikkan kinerja pemerintah,” tutupnya. (MAULANA/ KFPM)
