BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Balikpapan meminta kepada Pemerintah Kota agar memperbarui data penerima bantuan sosial untuk program jaring pengaman. Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Balikpapan Sukri Wahid mengatakan, hal itu disampaikan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota dalam menyusun daftar penerima bantuan sosial pada gelombang kedua yang direncanakan disalurkan pada akhir tahun ini.
“Dinas sosial dan instansi terkait diminta untuk memperbarui data warga penerima bantuan sosial baik dari pemkot, pemprov maupun pemerintah pusat guna menghindari tumpang tindih atau duplikasi data,” kata Sukri kepada wartawan, Sabtu (31/10).
Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran program jaring pengaman sosial pada gelombang pertama di periode April, Mei, Juni dan Juli, banyak ditemukan data penerima bantuan sosial yang tidak sesuai. Disebutkan, data yang dipergunakan oleh pemerintah kota merupakan data lama yang belum diperbaharui sehingga rawan terjadi duplikasi di lapangan.
Ia meminta kepada pemerintah kota agar memperbaharui data yang dipergunakan agar persoalan yang terjadi pada gelombang pertama pelaksanaan jaring pengaman sosial tidak kembali terulang di gelombang kedua. “Dari Rp137 miliar anggaran yang dialokasikan, sekitar Rp70 miliar telah digelontorkan untuk bantuan sosial baik berupa uang tunai maupun sembako bagi warga terdampak pandemi, namun prosesnya banyak temuan yang menimbulkan polemik antara lain penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Bahkan terjadi duplikasi penerima bantuan dari program pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah kota agar menyusun laporan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 sebelum dilakukan audit oleh BPK. Laporan itu juga disampaikan ke DPRD Balikpapan.
“Mempublikasikan penggunaan anggaran. Mengedepankan tindakan preventif melalui pengetatan protokol kesehatan di segala bidang,” sambungnya.
Lanjut Sukri, Pansus juga mendorong agar pemerintah kota melakukan kajian mulai dari aspek sosial, ekonomi hingga kesehatan apabila status darurat kesehatan berlanjut dan bakal diberlakukan pembatasan sosial. (MAULANA/KFPM)
