BALIKPAPPAN – Ancaman virus Corona belum mereda, publik Kota Minyak -sebutan Kota Balikpapan- kembali dihantui musibah banjir. Sebab, cuaca kini sudah memasuki musim hujan. Bahkan dua hari terakhir hujan deras terpantau terus mengguyur hampir seluruh wilayah Kota Balikpapan. Musibah menahun tersebut pun hingga saat ini belum sepenuhnya bisa diatasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot). Anggaran masih menjadi persoalan klasiknya.
Menurut Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, masalah banjir menjadi salah satu persoalan prioritas yang harus ditangani. Anggaran yang dibutuhkan untuk seluruh titik banjir di Balikpapan sekitar Rp 450 miliar. “Banjir kita perlu dana sekitar 350 hingga 450 miliar. Mudah-mudahan wali kota yang baru nanti bisa ekspansi ke Pusat maupun Provinsi. Untuk mencari anggaran itu,” kata Abdulloh.
Jika mengandalkan APBD Balikpapan, lanjut Politisi Partai Golkar itu, sangat tidak mampu, atau sangat terbatas. Karena APBD Balikpapan hanya murni dari sektor jasa. “Beda dengan Kabupaten Kota lain yang punya tambang, emas, punya batu bara, minyak, dan lainnya. Balikpapan itu murni dari jasa,” ujarnya.
Sehingga, Balikpapan mesti menggenjot usaha di bidang pariwisata, perhotelan, serta dari sektor UMKM, dan sektor-sektor lainnya. “Dengan begitu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau enggak, kita tidak dapat apa-apa,” ungkapnya.
Penanganan banjir juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah Daerah (RPJMD) Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Ia telah menyicil penyelesaian titik-titik banjir. Terutama di tahun 2019. Hanya saja, solusi banjir sebenarnya adalah normalisasi Sungai Ampal.
Di awal tahun 2020, Anggota DPRD Balikpapan Syukri Wahid menyebut klaim Pemkot tentang keberhasilannya mengatasi sekitar 43 titik banjir dari target 51 titik di tahun 2019, juga meleset. “Indikator capaian keberhasilan penanganan banjir tahun lalu memang hampir mencapai 80 persen, namun di luar dari RPJMD, terdapat penemuan titik banjir baru yang justru bertambah,” ucapnya. (Fredy Janu/Kpfm)
