BALIKPAPAN – Kebijakan pemangkasan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, dipastikan tidak akan mempengaruhi besaran gaji yang akan diterima oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan Madram Muhyar memastikan bahwa rencana pemangkasan anggaran yang akan dilakukan pada tahun 2021 mendatang, tidak akan berpengaruh pada kelancaran gaji pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
“Kalau gaji aman saja, semua itu sudah ada hitungannya,” katanya. Sesuai dengan informasi yang diterima dari pemerintah pusat, Kota Balikpapan akan kehilangan sekitar Rp 257 miliar dari dana bagi hasil. Jumlah tersebut mencakup sekitar 40 persen dari rencana pemasukan dari DBH yang diperkirakan mencapai Rp 600 miliar pada tahun 2021 mendatang. Hal ini dipastikan akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah, yang sebelumnya juga sudah difokuskan untuk penanganan Covid-19.
Kebijakan tersebut saat ini tengah dibahas oleh Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Balikpapan sebagai bahan untuk mengevaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Menanggapi hal tersebut, Madram yang akrab disapa Memet mengatakan, pemerintah telah memiliki hitungan sendiri untuk menjamin kelancaran gaji bagi pegawai negeri sipil.
“Kan sumber anggaran itu ada tiga, yang pertama dari pendapatan asli daerah (PAD), kemudian dana transfer dari pusat, lalu bantuan dari provinsi. Saya kira kalau gaji aman-aman saja, sudah ada hitungannya,” tuturnya. Ia menambahkan, pihaknya sampai saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait kepastian besaran anggaran yang akan diterima oleh Kota Balikpapan.
“Kita masih menunggu ini dari provinsi, karena untuk menutupi pemangkasan dari pusat itu, kita berharap dari provinsi. Meski informasinya, kondisi keuangan di provinsi juga terpangkas sekitar Rp 3 triliun,” tambahnya. (MAULANA/ KFPM)
