BALIKPAPAN – Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan H Haris mempertanyakan kinerja pemerintah kota dalam memaksimalkan pemasukan dari pajak dan retribusi daerah dalam mencegah kebocoran realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Haris, karena berdasarkan pantauannya, masih banyak rumah makan dan hotel yang ada di Kota Balikpapan belum dipasangi alat perekam transaksi atau tapping box, sehingga masih berpotensi terjadi kebocoran PAD.
Ia menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterimanya, dari sekitar 2 ribu wajib pajak (WP) yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, hanya sekitar 150 WP yang sudah dipasangi tapping box.
“Kita mempertanyakan kepada pemerintah kota, karena dari 2 ribu WP yang terdaftar sampai saat ini baru sekitar 150 yang sudah dipasangi tapping box, sehingga masih berpotensi terjadi kebocoran PAD,” katanya ketika diwawancarai wartawan, Kamis (19/11).
Ia mendesak kepada pemerintah kota mempercepat realisasi pemasangan tapping box di sejumlah usaha lokasi wajib pajak, sehingga pencapaian target realisasi asli daerah dapat tercapai secara maksimal. Karena dengan menggunakan alat tapping box ini, setiap transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak akan terekam dan dilaporkan secara online, sehingga diyakini dapat mengatasi adanya potensi kebocoran PAD.
“Kami sudah menyampaikan kepada pemerintah kota agar segera membuat pengajuan terkait pengadaan penyediaan tapping box, karena berdasarkan laporan yang kami terima hingga saat ini ternyata masih banyak hotel ataupun restoran yang belum dipasang,” pungkasnya.(MAULANA/KPFM)
