BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan resmi menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai Jumat (15/1).
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan Pemkot Balikpapan bernomor 300/142/Pem tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran Covid-19.
Salah satu poin penting dalam edarat tersebut ditujukan kepada para pengurus dan penanggung jawab Pondok Pesantren (Ponpes).
Diminta agar menerapkan sistem pembelajaran secara daring atau online dari rumah masing-masing bagi santri yang berasal dari Kota Balikpapan. Pemkot pun telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan pendekatan kepada Ponpes. Sebab masih ada Ponpes yang sejauh ini menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
“Kemenag sudah melakukan pendekatan ke Ponpes agar sinkron dengan edaran kita,” kata Rizal saat membacakan surat edaran tersebut. Terkait hal ini, Kasi Ponpes Kemenag Balikpapan Suharto Bajuri menuturkan, Pondok Pesantren sebelum adanya kebijakan PPKM sudah turun. Sebab tanpa santri Ponpes bisa kolaps.
“Yang turun dipersilakan mengisi formulir dan disetujui orang tua dari para santri. Kalau yang tidak mau turun, ya silakan di rumah dan mendapat pendidikan daring,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Pihaknya sudah menyampaikan hal itu ke Wali Kota Balikpapan, bahwa di Pondok Pesantren ada dua opsi yang dijalankan dalam proses belajar mengajar. “Tetap turun dan ada yang daring. Tapi santri tidak dipaksakan,” ungkapnya.
Para santri yang sudah di pondok, lanjut Suharto, tidak diperkenankan untuk pulang lagi. Sebab bisa saja tertular Covid-19. “Tapi selama ini belum ada kabar adanya Ponpes yang terjangkit Covid-19,” tuturnya.
Saat ini ada sebanyak 22 Ponpes yang resmi terdaftar di Balikpapan. Dari jumlah tersebut, delapan Ponpes di antaranya belajar tatap muka. Sisanya memilih melakukan pembelajaran daring.
“Mereka yang melakukan PTM ini rata-rata 90 persen masuk semua, sisanya meminta daring. Tetap menerapkan protokol kesehatan dan jaraknya pun dijaga,” ucapnya.
Suharto tidak menampik jika ada beberapa kendala yang dialami oleh para santri dalam pembelajaran daring. Mulai dari jaringan internet yang tidak memadai, serta fasilitas handphone yang masih minim.
“Banyak santri juga yang belum punya handphone, jadi agak kendala disitu. Tapi alhamdulillah kan kemarin pemerintah ada program bagi handphone. Terus masalah jaringan juga, sebab ada yang di pedesaan. Itu jaringannya sulit,” tandasnya. (Fredy Janu/Kpfm)
