BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti persoalan retribusi parkir yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan.
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan H Haris mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah kota memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir.
Karena berdasarkan laporan realisasi pengumpulan pajak dan retribusi daerah tahun 2020, penerimaan dari retribusi parkir merupakan salah satu yang tidak tercapai. Dari target Rp 1,7 miliar hanya terkumpul sekitar Rp 900 juta.
Padahal pendapatan retribusi dari sektor perparkiran merupakan salah satu potensi yang diharapkan dapat menaikan target pendapatan asli daerah di tengah situasi pandemi Covid-19.
“Jadi kita sampaikan kepada pemerintah kota dalam hal ini dinas terkait agar memaksimalkan beberapa retribusi yang tidak tercapai targetnya, seperti parkiran,” kata Haris.
Ia menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan persoalan tidak tercapainya penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir ini kepada instansi terkait yakni Dinas Perhubungan, agar memaksimalkan kembali kinerjanya dalam meningkatkan potensi retribusi parkir yang masih belum tercapai.
“Kami memang tidak bisa terlalu menekan dalam situasi seperti ini, tapi kami menyampaikan kepada mitranya dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk memaksimalkan pencapaian target, dengan mengingatkan agar menyampaikan dan menanyakan mengapa target yang telah ditetapkan tidak tercapai,” ujarnya. (MAULANA/ KFPM)
