BALIKPAPAN – Pemerintah Pusat menghapuskan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan yang diperuntukan untuk Dana Kelurahan pada tahun 2021. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan keberatan kepada pemerintah terkait kebijakan penghapusan dana kelurahan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia.
Menurut Rizal, keberatan itu disampaikan karena dana kelurahan tersebut sebenarnya dapat dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.
“Dalam pertemuan APEKSI kemarin kita juga menyampaikan terkait kebijakan Pemerintah Pusat yang menghapus anggaran untuk kelurahan, padahal dana tersebut bisa digunakan untuk pelaksanaan PPKM mikro di tingkat Kelurahan. Mendengar hal tersebut Presiden juga kaget dengan hal tersebut, padahal kebijakan tersebut telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri,” kata Rizal kepada wartawan, Rabu (17/2).
Menurut Rizal, dirinya sangat berharap agar Presiden RI dapat menimbang kembali kebijakan penghapusan dana kelurahan, karena dana tersebut sangat diperlukan untuk upaya penanganan Covid-19 dalam melaksanakan PPKM mikro yang akan menyentuh hingga ke tingkat RT.
“Dana kerusuhan tersebut sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk membantu upaya penanganan Covid-19 dalam penerapan PPKM mikro yang diterapkan di setiap RT. Saat ini anggaran yang tersedia di kelurahan hanya tinggal Rp 75 juta yang dianggarkan lewat APBD, dan saya sudah memerintahkan kepada kelurahan agar dipergunakan untuk pelaksanaan PPKM mikro di tingkat RT dari kelurahan,” ungkapnya. (MAULANA/KPFM)
