BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan mulai mengkaji untuk meningkatkan proyek padat karya dalam proses pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan pada tahun 2021.
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan kebijakan itu mengikuti perintah dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang meminta kepada pemerintah daerah agar memperbanyak program padat karya. Hal itu dilakukan untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19, sehingga dapat tetap berpenghasilan.
“Arahan dari bapak presiden bahwa pemerintah daerah ini harus meningkatkan program padat karya, kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan peluang pekerjaan kepada para pekerja yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi Covid-19,” kata Rizal.
Ada beberapa proyek yang dapat dimasukan dalam program padat karya ini antara lain, proyek perbaikan atau pembersihan saluran air kota, perbaikan Puskesmas atau posyandu, perbaikan sekolah atau infrastruktur lainnya, sehingga tercipta lapangan kerja.
Dengan begitu, masyarakat yang mengerjakan perbaikan di daerah mendapat bayaran dari APBD sehingga daya belinya meningkat, dan infrastruktur pelayanan masyarakat berfungsi dengan baik sesudah ada pembangunan atau perbaikan.
Namun untuk saat ini, pihaknya bersama dengan DPRD Kota Balikpapan masih mengkaji rencana pelaksanaan proyek padat karya ini, menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang ada.
Terlebih dengan adanya kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri yang menghapus alokasi anggaran kelurahan pada tahun 2021. Padahal dana tersebut dapat dipergunakan untuk membantu operasional RT dalam melaksanakan PPKM mikro di wilayah.
Sehingga dana kelurahan yang ada, hanya bersumber dalam APBD Kota Balikpapan yang tercatat mencapai Rp 75 juta per kelurahan. “Kalau dari pusat itu ada sekitar Rp 325 juta yang dialokasi ke kelurahan, ini yang masih kita kaji bersama DPRD,” terangnya. (MAULANA/KPFM)
