BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.
Pemberlakukan PPKM mikro yang berbasis di tingkat RT ini dinilai lebih efektif untuk menekan penyebaran Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Iwan Wahyudi mengatakan, kebijakan PPKM mikro ini sudah dilaksanakan dengan baik dengan melibatkan para petugas mulai dari kecamatan, kelurahan hingga RT.
Kebijakan ini telah memberikan dampak cukup besar dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing, termasuk bagi pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya.
“Penerapan PPKM mikro ini cukup memudahkan pendataan dan penanganan terhadap warga yang terpapar Covid-19. Meski ada sejumlah kendala yang dihadapi seperti fasilitas isolasi hingga penyemprotan ke rumah warga,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/2).
Intinya, lanjut Iwan, semua pihak harus mau memberikan dukungan kepada kebijakan PPKM mikro dari pemerintah agar pandemi ini segera berakhir. Mengingat pelaksanaan utama pengendalian Covid-19 ini dilakukan pada tingkatan RT. Sehingga ketentuan pembentukan posko penanganan Covid-19 yang sebelumnya di tingkat kelurahan beralih ke RT dan cukup berbeda dengan PPKM di tingkat kota.
“Kami terima laporan angka terkonfirmasi semakin menurun dan rumah sakit tidak penuh lagi. Artinya Balikpapan berhasil menghindari kelumpuhan dalam pelayanan kesehatan,” tuturnya.
Adapun mengenai anggaran untuk RT yang menjadi ujung tombak PPKM mikro, menurut Iwan saat ini sedang dirumuskan dari tim gugus kota agar alokasi anggaran bisa efektif dan efisien. Di mana kemungkinan alokasi anggaran untuk RT ini diambilkan dari dana tidak terduga (DTT). “Itu domainnya di pemkot untuk rincian anggarannya. Mungkin lagi disimulasikan sama Pemkot,” tambahnya. (MAULANA/KPFM)
