Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan meminta Pemerintah Kota mengkaji ulang larangan berjualan bagi pedagang kaki lima (PKL) yang biasanya menjajakan makanan di kawasan Lapangan Merdeka.
Pasalnya kebijakan tersebut dinilai memberatkan bagi pedagang yang berharap penghasilan lebih di akhir pekan. Sementara pemerintah melarang mereka berjualan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang berakhir 27 Februari ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Iwan Wahyudi mengatakan, bahwasanya Pemerintah Kota dapat mengkaji ulang kebijakan larangan tersebut, dengan memberikan toleransi kepada pedagang yang beroperasi di lapangan Merdeka agar bisa berjualan di akhir pekan.
Mengingat para pedagang mengandalkan akhir pekan untuk mendapatkan keuntungan, karena banyak penduduk di Balikpapan menghabiskan waktunya untuk berolahraga di kawasan tersebut.
“Yang penting itu kan protokol kesehatannya. Karena meski PPKM mikro kita juga harus terus berjalan. Pemerintah sementara ini saat PPKM mikro melarang mereka berjualan Sabtu dan Minggu. Tapi ekonomi juga harus jalan,” kata Iwan kepada wartawan, Kamis (25/2).
Menurut Iwan, para pedagang yang berjualan di lapangan Merdeka seharusnya mendapatkan kelonggaran waktu beroperasi untuk akhir pekan dan tidak dilarang sama sekali. Namun mereka juga diwajibkan memenuhi standar protokol kesehatan yang sudah diatur pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi mereka berjualan.
“Kan bisa tetap buka asal waktunya diatur, terus wajib pakai prokes. Jadi PPKM mikro jalan ekonomi juga jalan. Yang penting kan ada pengawasan dan pedagang wajib patuh prokes juga,” tuturnya.
Iwan menambahkan, pihaknya mendukung PPKM mikro yang diterapkan pemerintah. Tapi tetap harus memperhatikan pendapatan pelaku ekonomi kecil menengah yang menggantungkan hidupnya dari berjualan. Sebab hal itu sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat ke daerah yang meminta dilaksanakan PPKM mikro sebagai upaya menekan angka penularan Covid-19.
“Kita memang sependapat karena tidak bisa juga DPRD tidak setuju. Karena DPRD bersama Pemerintah Kota harus bersinergi dalam menghadapi kondisi pandemi. Harapan saya jika PPKM mikro berlanjut ada solusi buat mereka berjualan di akhir pekan,” tambahnya. (MAULANA/KPFM)
