Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan berencana akan memanggil Perumda Tirta Manuntung yang sebelumnya disebut PDAM untuk menindaklanjuti program pemasangan instalasi air bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tahun ini.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari mengatakan hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti hasil resesnya di daerah pemilihan Balikpapan Timur, yang menemukan banyaknya warga yang mengeluhkan belum adanya realisasi pemasangan jaringan air ke wilayah mereka meski sudah dilakukan pendataan oleh pihak PDAM.
Menurut Subari, pihaknya hanya ingin memastikan program sambungan air bagi MBR ini tepat sasaran penerima manfaatnya. Sehingga pihak PDAM sebagai pelaksana di lapangan diminta melakukan verifikasi secara teliti dan menyeluruh kepada calon penerima bantuan sambungan air MBR dari pemerintah pusat ini.
“Kami baru akan meminta rinciannya kepada PDAM. Berapa jumlah penerima bantuan MBR yang tersebar di enam kecamatan. Kami nanti akan meminta datanya yang lagi diverifikasi PDAM,” kata Subari kepada wartawan, (9/3).
Dia menjelaskan, bahwa pihaknya akan berupaya untuk mendorong percepatan sambungan air bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tahun ini. Mengingat bantuan sambungan air tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat yang kesulitan mendapatkan pemasangan dari PDAM karena keterbatasan ekonomi.
“Jadi reses kemarin itu memang ada keluhan warga di Manggar dan Manggar Baru soal MBR. Makanya kita akan meminta keterangan PDAM soal kelanjutan MBR tahun ini,” ujarnya.
Salah satu keluhan yang disampaikan oleh warga, lanjut Subari, disampaikan oleh warga di jalan Pemuda di kawasan Manggar yang tidak termasuk dalam kuota MBR. Sementara warga di jalan yang berdekatan ternyata dimasukkan ke dalam program tersebut. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata warga di Jalan Pemuda menjadi penerima bantuan DAK dari Provinsi Kaltim.
“Jadi ada kesalahan komunikasi saja. Mereka ternyata penerima bantuan DAK untuk pemasangan air. Itu malah full gratis sementara MBR tetap bayar meski disubsidi. Informasi terakhir masih proses lelang pengerjaannya,” ujarnya. (MAULANA/KPFM)