Tahun Ini, DPU Balikpapan Prioritaskan Penanganan Banjir

- Senin, 22 Maret 2021 | 11:55 WIB
Banjir di salah satu kecamatan di Balikpapan.
Banjir di salah satu kecamatan di Balikpapan.

Kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk tahun 2021 ini masih di prioritaskan terhadap penanganan banjir di Kota Balikpapan.

Kepala DPU Kota Balikpapan, Andi Yusri Ramli mengatakan, hal itu, karena banjir menjadi sangat mengganggu pergerakan masyarakat. Sebab banyaknya kawasan-kawasan terendam akibat banjir.

Ia menjelaskan, untuk saat ini pihaknya tengah konsentrasi bagaimana mengatasi persoalan-persoalan banjir. Bahkan dari tahun lalu hingga tahun-tahun sebelumnya.

"Untuk tahun ini anggaran DPU kurang lebih Rp 200 miliar yang akan dialokasikan untuk infrastruktur jalan, lingkungan pemukiman, untuk gedung pemerintah, sumber daya air dan untuk kesektariat," katanya.

"Oleh sebab itu, komposisinya tidak sama semua. Tapi untuk penanganan banjir, akan kita optimalkan. Karena itu yang menjadi harapan masyarakat Kota Balikpapan," urainya.

Dia membeberkan, ada beberapa tahapan akan dilakukan dalam melakukan penanganan banjir diantaranya, pembangunan, peningkatan serta melakukan pemeliharaan. Dalam melakukan pemeliharaan, ada namanya normalisasi sungai. Dimana sungai-sungai yang tadinya mulai dangkal karena sendimentasi akan dilakukan pengerukan.

Yusri menambahkan, selain tiga hal itu. Ada hal paling penting dalam penanganan banjir, karena dalam perencanaan penanganan ada kawasan-kawasan yang membutuhkan pembebasan lahan. Seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang dalam perencanaan beberapa tahun lalu membutuhkan pelebaran. Otomatis kalau dilakukan pelebaran berarti ada lahan yang dibebaskan oleh Pemerintah Kota.

Dirinya menerangkan, bahwa menyangkut pembebasan lahan membutuhkan kerja keras serta anggaran yang cukup besar, meski prosesnya sudah tersosialisasi. Namun dibutuhkan anggaran yang cukup besar, hingga mencapai ratusan miliar.

"Selain anggaran yang besar, untuk penanganan banjir. Pembebasan lahan juga memiliki potensi sengketa, sehingga menghambat upaya penanganan banjir serta membuat tidak berjalan cepat," bebernya.

"Oleh sebab itu, sengketa lahan akan menambah biaya untuk pembebasan lahannya serta akan membutuhkan biaya besar," ungkapnya.(bp-7/vie)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Camat Samboja Barat Tepis Isu Dugaan Pungli PTSL

Kamis, 25 April 2024 | 18:44 WIB

Sembilan Ribu Anak di PPU Diberi Seragam Gratis

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB

Pemkot Balikpapan Didesak Fasilitasi Pom Mini

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB

HIMASJA Soroti Dugaan Pungli PTSL di Samboja

Rabu, 24 April 2024 | 09:37 WIB
X