Pemerintah Kota Balikpapan akhirnya menyetujui untuk memberikan anggaran khusus sebagai dana operasional bagi pengurus RT dalam melaksanakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di wilayahnya.
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi selaku Ketua Satuan Tugas Covid-19 Kota Balikpapan mengatakan pihaknya telah mengalokasi anggaran sebesar Rp 2 juta kepada tiap Satgas di tingkat RT untuk mendukung pelaksanaan PPKM mikro di wilayahnya.
Anggaran tersebut berasal dari Dana Tidak Terduga (DTT) sebesar Rp 750 ribu dan dari hasil refocusing anggaran yang telah disepakati dalam APBD 2021 sebesar Rp 1.250.000. Total dana operasional yang akan diterima Satgas Covid-19 di tiap RT yang ada di Kota Balikpapan tercatat mencapai Rp 2 juta.
“Melalui anggaran DTT (Dana Tidak Terduga), kita akan membantu operasional RT dalam melaksanakan KKN PKM mikro di wilayahnya sebesar Rp750.000, kemudian melalui refocusing akan dianggarkan sebesar Rp1.250.000,” kata Rizal di sela-sela kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Balikpapan di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (29/3).
Anggaran ini, lanjut Rizal, merupakan dukungan yang diberikan kepada ketua RT dalam melaksanakan PPKM mikro di wilayahnya, dalam menekan perkembangan jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19. Ia menambahkan bahwa penerapan PPKM mikro yang dilaksanakan dinilai efektif dalam menekan jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19. Hal itu terlihat dari jumlah kasus terkonfirmasi yang telah mengalami penurunan.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan sudah tidak ada lagi zona orange di Kota Balikpapan, sebagian besar sudah berada di zona hijau, hanya sekitar 432 RT yang masuk zona kuning dan 1.252 sudah masuk zona hijau. (MAULANA/KPFM)
