Sejumlah perwakilan warga yang tinggal di sekitar kawasan Jalan Jenderal Sudirman mendatangi kantor DPRD Kota Balikpapan untuk menyampaikan aspirasi dalam menolak kebijakan pemberlakuan kawasan tertib lalu lintas atau zero tolerance. Mereka merasa dirugikan dengan zero tolerance yang akan diberlakukan, karena kebijakan tersebut secara sepihak tanpa sosialisasi ke masyarakat sebelumnya.
Ketua RT 05 Klandasan Ilir Muhammad Suhartono menyampaikan penolakan secara tegas adanya pemberlakuan zero tolerance secara efektif 9 April 2021 mendatang, karena akan berdampak pada perekonomian warga sekitarnya. Padahal pihak warga dulu sudah merelakan tanahnya sepanjang 9 meter untuk perluasan jalan umum sehingga tidak memiliki lahan parkir.
“Kami sangat kecewa. Karena warga tidak dilibatkan dalam pembahasan penerapan zona tertib lalu lintas tersebut. Bahkan sosialisasi saja tidak dilibatkan,” katanya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan DPRD Balikpapan, Senin (29/3).
Menurut Suhartono, seharusnya pemerintah mengajak warga untuk terlibat secara aktif dalam pembahasan sebuah kebijakan yang akan diterapkan sehingga tidak merugikan masyarakat. Sementara usai menerima perwakilan warga, anggota DPRD Balikpapan, Syarifuddin Odang mengaku pihaknya belum mendapatkan disposisi dari unsur pimpinan, sehingga tidak bisa melakukan pembahasan lebih lanjut. Rencananya akan ada penjadwalan ulang pertemuan lebih lanjut yang melibatkan beberapa pihak, seperti Pemerintah Kota Balikpapan dan Kepolisian.
“Ini aturan turun dari pusat ke daerah. Tentunya institusi di daerah tentu tidak punya keberanian melakukan perubahan atas kebijakan tersebut. Makanya perlu ada jalan tengah yang bisa diterima semua pihak dan aturan tetap bisa diberlakukan,” jelasnya. (MAULANA/KPFM)
