Wacana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di wilayah dua kabupaten yaitu Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) tampaknya akan segera terealisasi. Menanggapi hal tersebut, anggota DPD RI asal daerah pemilihan (Dapil) Kaltim Drs H Muhammad Idris mengimbau pemerintah pusat memperhatikan kearifan lokal dua daerah tersebut. Idris yang datang bersama rombongan ketua DPD RI La Nyalla Mattalilti akan bertandang ke Kesultanan Kutai Kartanegara (Kukar) di Tenggarong guna mendengarkan aspirasi dari pihak Kesultanan.
"DPD akan silaturahmi ke Kesultanan Kutai Kartanegara. Kita juga prihatin jika tidak melihat masa depan Kesultanan. Orang ribut membicarakan IKN, tapi tidak satu pun jangankan presiden, pembantu-pembantu presiden pun tidak ada yang mendatangi. Kesultanan ini (Kukar) paling tua di Indonesia. Paling tidak kulonuwon assalamualaikum permisi. Keinginannya menyampaikan keluh dan kesah ingin eksis kembali, besok (kemarin, Red.) kita akan menghadap, insyaallah akan diterima beliau secara adat," jelas Idris di Guest House Bupati PPU di Sepaku usai kunjungan ke lokasi titik 0 IKN, Minggu (4/4) lalu.
Idris berharap pemerintah menyediakan payung hukum yang menjamin kelestarian Kesultanan agar tidak tersingkirkan dan punah di masa mendatang. Yang mana diperkirakan jutaan pendatang akan bermigrasi ke lokasi IKN dan wilayah penyokong lainnya. Menurutnya, pihak Kesultanan hanya menginginkan pengakuan terhadap Kesultanan mereka, tidak meminta jabatan menjadi daerah istimewa seperti Jogjakarta.
"Paling tidak ada peraturan pemerintah pusat (PP) yang mengatur masalah Kesultanan ini. Kesultanan tidak menuntut seperti Kesultanan Jogja harus gubernur, tapi Kesultanan hanya ingin diakui keberadaannya di sini. Itu saja," ungkapnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU Muliadi yang turut mendampingi rombongan DPD RI hari Minggu lalu mengatakan, Pemkab PPU akan berusaha keras menjamin dengan pembangunan IKN, adat yang ada khususnya adat Paser akan tetap dipertahankan.
"Saya tegaskan kepada masyarakat bahwa adat Paser di PPU akan kami pertahankan dan lestarikan menghadapi IKN ini," tegas Muliadi.(bp-6/cal)
