Komisi III DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, serta UPT Pemeliharaan Jalanan dan Jembatan, terkait pengelolaan Aset milik negara, di ruang Komisi III, Selasa (27/4).
Pembahasan RDP dengan UPT Pemeliharaan Gedung dan Bangunan meliputi pembahasan pemeliharaan 7 gedung diantaranya Balikpapan Islamic Center, Stadion Batakan, Dome, Tenis Squash, Disdukcapil, BPPDRD, dan Gedung Kesenian Balikpapan.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan, selama RDP dirinya merasakan adanya kejanggalan, dimana bengkaknya anggaran pemiliharaan gedung milik negara ini.
Ia menjelaskan, sebelum pandemi Covid-19 pada 2019 biaya anggaran pemeliharaan mencapai kurang lebih sekitar Rp22 miliar, pada 2020 ada penurunan biaya pemeliharaan menjadi Rp14 miliar. Mengingat dampak pandemi masih berlangsung hingga 2021, sehingga biaya pemeliharaan masih menyentuh diangka Rp13 miliar.
“Ada yang janggal, soalnya mereka tidak memberikan data per item. Tapi malah memberikan data keseluruhan. Contoh pemelihaan stadion itu meliputi apa-apa saja. Maka disini kami III merasa adanya pengaburan,” kata Alwi.
Dia menuturkan, seperti halnya Stadion Persiba yang pemakaian listriknya secara abonemen kurang lebih Rp 114 juta sebulan. Kenyataannya selama pandemi sudah tidak ada kegiatan pertandingan resmi di waktu malam.
“Kami tidak tau, benar apa tidaknya diangka segitu. Tapi laporannya demikian. Saya menganjurkan, kenapa selama Covid-19 tidak ada melakukan nego kepada PLN untuk diberikan keringanan pemotongan abodemen sebanyak 50 persen seharusnya mereka lebih berinisiatif agar tidak ada pemborosan,” terangnya.
Alwi, meminta untuk segera diberikan laporan pengeluaran data per item gedung bangunan selama seminggu, dari keseluruhan data pemeliharaan aset milik negara.
“Kami berecana melakukan sidak, apa benar sesuai laporan yang mereka berikan ke kami. Sedangkan informasi yang kami dapat, bahwa pengelolanya juga hasil dari penunjukkan. Jadi mohon maaf ini ada kong kalikong jadinya,” ujar Alwi.
Sementara untuk UPT pemeliharaan jalan, dirinya menyinggung masalah penggunaan bahan dasar jalan yang lebih efisien, dan menyarankan menggunakan bahan cosmix daripada hotmix.
Alwi menilai, bahan dari cosmix itu ramah lingkungan dan lebih murah, yang hanya menggunakan satu sampai dua centimeter saja. Sedangkan hotmix lima sampai enam centimeter lebih boros, dan lebih rumit karena menggunakan pemanas.
Dirinya juga menyoroti tambal sulam jalan, dimana hanya bertahan selama 3 bulan saja setelah itu mengalami kerusakan kembali. Dan tidak adanya pengawasan dan konsultan didalam pemeliharaan pengerjaan.
"Kalau tidak ada pengawasan dan konsultan, ini rentan sekali untuk penyalahgunaan anggaran. Maka bisa menimbulkan kecurigaan, apalagi anggarannya kurang lebih Rp4 miliar. Kita ambil contoh, misalnya selama sebulan diatas kertas mereka menggunakan 10 ton, tapi di lapangan mereka menggunakan cuma lima ton saja. Kita tidak tahu," kata Alwi.(bp-7/vie)
